Ambon (ANTARA) - Pemerintah sebaiknya menjadikan lokasi gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku yang memiliki potensi logam mulia sebagai wilayah pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi mengurangi terjadinya aksi kekerasan di wilayah itu.
"Solusinya harus diberlakukan tambang rakyak sehingga aparat keamanan juga bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya dengan baik," kata anggota komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugi, di Ambon, Selasa.
Anggota DPRD provinsi Maluku asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Buru dan Buru Selatan ini dimintai tanggapannya terkait insiden penembakan warga oleh seorang oknum anggota Brimob di kawasan gunung Botak hingga korban meninggal dunia.
Aktivitas penambangan emas tanpa izin di gunung Botak sudah dinyatakan ditutup oleh pemerintah dan mendapat pengawalan ketat aparat TNI/POLRI sejak beberapa tahun lalu.
Padahal kegiatan ini masih tetap berlangsung secara diam-diam hingga akhirnya muncul kejadian penembakan di lokasi itu.
Menurut dia, bila pemerintah menjadikan gunung Botak sebagai wilayah pertambangan rakyat maka harus dibarengi dengan regulasi terkait pengolahannya guna mencegah dampak buruk terhadap lingkungan.
"Pengolahan tambang emas selalu menggunakan bahan kimia berbahaya yang menimbulkan pencemaran sehingga harus ada regulasi terkait proses pengolahan yang ramah lingkungan guna meminimalisir tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan," tandas Ikram.
