Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak atau "resuffle" dua menteri di Kabinet Indonesia Maju di pos Menteri Perdagangan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri ATR)/Kepala BPN diperintahkan untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Termasuk di dalamnya, urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," kata Presiden Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Sofyan Djali yang telah menjabat sejak 2016 hingga 2022. Presiden langsung memerintahkan Hadi untuk menyelesaikan permasalahan lahan sebanyak-banyaknya, termasuk di antaranya sengketa lahan di masyarakat.
Selain itu, Hadi juga ditugaskan untuk meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. "Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," ujarnya.
Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI. Presiden meyakini pengalaman kepemimpinan dan bekal Hadi saat bertugas memimpin teritorial dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan sengketa lahan.
"Beliau dulu sebagai mantan Panglima TNI menguasai teritori. Kita juga tau, Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail," tuturnya.
Pelantikan Hadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022. Di saat yang bersamaan, Presiden juga melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.Hadi merupakan Panglima TNI pada tahun 2017-2021 yang menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Saat menjadi Panglima TNI, Hadi berhasil mengawal Pemilu 2019 berjalan aman dan kondusif. Selain itu, Hadi juga dinilai cakap dalam mengemban tugas dari Presiden untuk mengerahkan prajurit TNI dalam penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan distribusi vaksin selama 2020-2021.
Setelah purna-tugas sebagai Panglima TNI, Hadi mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk mengawal kejuaraan balap internasional MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai komandan lapangan. Berkat kiprah-nya di MotoGP Mandalika, Hadi menerima penghargaan dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA), yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama MGPA Priandhi Satria.
Baca juga: Presiden Jokowi sebut Formula E bakal jadi ajang balap masa depan
Zulkifli Hasan
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan pengalaman panjang di lapangan dan juga rekam jejak dari Zulkifli Hasan dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas Menteri Perdagangan, terutama untuk menjaga ketersediaan bahan pokok (banpok) di masyarakat.
"Kita melihat semuanya, rekam jejak pengalaman, kemudian terutama untuk kemampuan manajerial. Sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikro-nya juga harus secara detil dikerjakan. Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk Mendag," kata Presiden.
Presiden melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) untuk menggantikan Muhamad Lutfi.
"Sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," ujarnya.
Presiden juga meminta Zulhas, sapaan akrab Zulkifil Hasan, untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke mancanegara, selain menjaga ketersediaan stok bahan pokok utamanya bahan pangan di dalam negeri.
Zulhas merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009-2014, dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Zulhas juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019.
Baca juga: Larangan ekspor dicabut, Presiden Jokowi: Jangan ada yang bermain-main minyak goreng
Pertimbangan Matang
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, meliputi dua menteri dan tiga wakil menteri, sudah melalui pertimbangan matang.
"Bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri. Ini dilakukan kenapa pada sekarang? Karena momentumnya dihitung paling pas saat ini," kata Pramono di Jakarta, Rabu.
Pramono menyebutkan ada dua menteri dan tiga wakil menteri baru. Ia berharap kehadiran menteri dan wakil menteri baru akan memperkuat kabinet yang ada. Tiga wakil menteri (Wamen) yang baru antara lain, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo, dan Wamenaker Afriansyah Noor.
Secara keseluruhan, menurut dia, sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah dua periode, sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, dan urusan energi.
"Hal itu yang menjadi prioritas. Maka, untuk itu kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet," jelasnya.
Pramono mengatakan bahwa perombakan kabinet untuk membuat kerja kabinet lebih lincah. Apalagi, persoalan pangan dan inflasi saat ini juga telah menjadi persoalan dunia sehingga perombakan diperlukan.
Baca juga: Sudah final, Presiden Jokowi minta tidak ada kenaikan tarif masuk Candi Borobudur
