Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail meminta organisasi Pramuka harus mampu menyiapkan para relawan yang memiliki sikap responsif tinggi terhadap kedaruratan bencana, yang sering terjadi di tanah air.
"Sebagai sebuah organisasi kepanduan Pramuka harus mampu melahirkan SDM handal sekaligus menjadi pelaku utama dalam merespons kedaruratan bencana di masing-masing wilayah," kata Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie membacakan arahan Gubernur Murad pada pembukaan pelatihan Manajemen Kedaruratan Bencana Regional III dan IV di Ambon, Kamis.
Pelatihan Manajemen Kedaruratan Bencana Regional III dan IV itu wilayahnya meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Baca juga: Budi Waseso lapor Presiden Jokowi rencana kegiatan Jambore Nasional XI 2022
Sadli Ie mengatakan, organisasi Pramuka perlu meningkatkan pengetahuan sikap dan kemampuan tentang manajemen kedaulatan bencana para anggota Pramuka.
Dia menjelaskan, Indonesia secara geografis berada di lingkaran cincin api pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik, sehingga negara ini memiliki banyak aktivitas vulkanik, serta rawan akan bencana alam, sehingga menuntut masyarakat untuk selalu siap bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
Dia menjelaskan, penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitasi harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat tepat dan akurat yang melibatkan lintas sektor dan wilayah termasuk pramuka yang mempunyai anggota tersebar di seluruh pelosok nusantara, serta memiliki potensi dan kemampuan dalam setiap kejadian bencana.
Pramuka sebagai bagian dari masyarakat dapat ikut andil dalam upaya penanggulangan bencana terutama saat terjadinya bencana. Para relawan bencana harus memiliki kemampuan dan respons cepat terhadap kedaruratan bencana.
"Karena itu saya berharap pelatihan ini dapat menghasilkan relawan pramuka peduli yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang manajemen kedaulatan bencana, sekaligus siap menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan respon kedaruratan bencana termasuk di Provinsi Maluku," katanya.
Pelatihan tersebut, dinilainya sebagai momentum penting untuk menciptakan gerakan relawan dan kepedulian yang kuat terpercaya, serta sebagai bukti positif keberadaan gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara serta dapat terwujudnya sikap karakter kepedulian yang melembaga dan memiliki sumber daya yang besar.
Baca juga: Kwarcab Ambon aksi bersih kota sambut Hari Pramuka 2021, begini penjelasannya
Dia juga berharap melalui pelatihan itu disusun rencana tindak lanjut pasca pelatihan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan latihan dan bakti di unit Pramuka peduli penanggulangan bencana masing-masing.
Wakil Ketua Kwartir Nasional/Ketua Komisi Pengabdian Masyarakat (Abdimas) GKR Mangkubumi menegaskan, budaya kerja penanggulangan bencana harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif. Orientasi pada pencegahan harus diutamakan, infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana harus terus ditingkatkan bersama pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, Relawan Pramuka Peduli penanggulangan bencana, menurut Mangkubumi, harus mampu melakukan manajemen penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Baca juga: Kwarcab Ambon aksi bersih kota sambut Hari Pramuka 2021, begini penjelasannya
Ia berharap, pelatihan tersebut menjadi suport dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Walau begitu, seluruh pihak harus saling rangkul dalam menyatukan kekuatan dan potensi yang ada di semua lini. Dengan begitu, akan tercipta gerakan kerelawanan dan kepedulian sebagai bukti positif atas keberadaan gerakan pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara.
"Saya berharap, para peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Diharapkan menjadikan kakak-kakak relawan yang aktif sehingga saat terjadi bencana siap melaksanakan tugas dan mengabdi tanpa batas untuk bangsa," harap Mangkubumi.
Pelatihan tersebut,merupakan bagian dari upaya menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang terpercaya sebagai bukti positif keberadaan gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa dan negara, dimana hal ini merupakan salah satu amanat Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2019.
Kegiatan yang berlangsung selama sepekan di Kota Ambon diikuti 45 orang anggota Pramuka, sedangkan tim, pelatih, narasumber dan infrastruktur berasal dari Kwarnas Gerakan Pramuka, Kwarda Provinsi Maluku, Kwarda Sulawesi Selatan, Kwarcab Kota Ambon, Kementerian Sosial, Basarnas, Ikatan Psikologis Klinis Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku dan Kantor SAR Ambon.
Baca juga: Gubernur Maluku akan hadiri Jambore Pramuka di Amerika Serikat
