Ambon (ANTARA) - Penjabat Bupati Maluku Tengah, Maluku, Muhammad Marasabessy mengatakan rencana pemulangan pengungsi Kariu dari Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku akibat konflik mulai direalisasikan tanggal 19 Desember 2022 menggunakan jasa transportasi laut.
"Rencana pemulangan pengungsi Kariu tahap pertama yang terdiri dari 109 kepala keluarga ini menggunakan transportasi yang akan digunakan yakni kapal motor laut untuk pemulangan pengungsi," kata Pj Bupati Maluku Tengah di Ambon, Kamis.
Sementara skenario berikutnya akan dilakukan melewati jalur darat sekaligus melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Hulaliuw.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga telah menyiapkan dana untuk pembiayaan pemulangan para pengungsi Rp113 juta disamping penyediaan aneka bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.
Baca juga: Staf Kepresidenan RI gelar rakor kesiapan pemulangan pengungsi Kariu
Sementara untuk rehabilitasi perumahan, pemerintah kabupaten akan bekerjasama dengan TNI-Polri.
"Kalau untuk BLT dari Dinas Sosial akan disalurkan selama tiga bulan dengan besaran Rp335.000 per KK, disamping bantuan dari Kementerian Sosial," ucapnya.
Selain itu disiapkan juga dana untuk penerangan dan merehabilitasi air bersih, termasuk pos pengamanan juga sudah disiapkan dan proses pengerjaan dibantu TNI-Polri.
"Sehingga dana yang sudah kami siapkan sebesar Rp7,6 miliar, sementara kebutuhan mendesak di bidang pendidikan bagi pendidikan dasar disiapkan dana sebesar Rp199 juta," jelas Pj Bupati.
Baca juga: Komnas HAM tinjau kondisi pengungsi Kariu di Aboru, begini penjelasannya
Pemerintah kabupaten juga menyiapkan tenaga penyuluhan pertanian dan menyalurkan dana Rp90 juta untuk tenaga penyuluhan pertanian di Pulauw Haruku dan sekitarnya.
Sementara untuk pengamanan nantinya melibatkan TNI-Polri khususnya anak daerah Pulau Haruku untuk pengamanan dan acara adat pemulangan nanti.
Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes (Pol) Raja Arthur Lumongga Simamora menyatakan telah mengerahkan 152 personil di kawasan tersebut.
"Komunikasi yang kami lakukan adalah sebagai tim yang dikomando oleh Pj Bupati Maluku Tengah," kata Kapolresta.
Sedangkan dari hasil koordinasi bersama dengan Raja Negeri Pelauw, ada dua hal yang diminta, yakni permintaan maaf secara terbuka dan sosialisasi ke masyarakat khususnya masyarakat akar rumput.
"Pengamanan pemulangan sampai dengan perayaan Natal kami akan melibatkan masyarakat Pulau Haruku sehingga dapat berjalan dengan aman, dan proses pemulangan ini juga dilakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se Pulau Haruku," kata Kapolresta.
Sementara Raja Negeri Pelauw Rasyad Effendi Latucosina menegaskan, mendukung pemulangan pengungsi warga Negeri Kariu.
Dia juga menyampaikan persoalan mengenai batu keramat yang asli yang belum ditemukan sampai saat ini.
Baca juga: DPRD Maluku minta Pemda lakukan tanggap darurat tangani pengungsi Kariu, begini penjelasannya
"Terkait insiden 12 Desember 2022, itu karena tidak ada koordinasi dengan kami dan juga permohonan maaf belum disampaikan oleh warga Kariu," tegasnya.
Sedangkan terkait ganti rugi tanaman akan berjalan situasional, Pemda Malteng juga dalam waktu singkat sudah harus mengeluarkan keputusan batas tanah Negeri Kariu, termasuk menyangkut keamanan perlu stasioner.
Pj Bupati Maluku Tengah menambahkan, masyarakat Kariu telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka kepada masyarakat Negeri Pelauw.
"Sesungguhnya masyarakat Kariu sangat menghormati dan menjunjung tinggi ritual adat tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Pelauw yang telah hidup dan bertumbuh secara turun temurun sehingga perlu dilestarikan sebagai aset budaya dan pariwisata," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemulangan pengungsi konflik Haruku gunakan transportasi laut
