Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) komitmen menyelesaikan konflik antarwarga yang terjadi antara Desa Hitu dan Desa Wakal di kabupaten tersebut dengan mengumpulkan para raja negeri/desa untuk berembuk bersama.
“Jadi permasalahan atau konflik seperti ini harus diselesaikan sesegera mungkin dengan berembuk para raja dari negeri yang berkonflik. Sehingga jika memang ada potensi konflik para raja bisa langsung berkoordinasi dengan TNI/Polri setempat,” ujar Penjabat Bupati Malteng, Rakib Sahubawa dalam keterangan diterima di Ambon, Senin.
Menurut Sahubawa, konflik antarwarga sendiri ditimbulkan oleh adanya komunikasi yang terputus atau kesalahpahaman antarwarga di kedua desa tersebut.
“Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait serta TNI/Polri sedang mencari terobosan khusus agar hal-hal seperti ini tidak terulang dalam masyarakat. Untuk itu dalam dua bulan ke depan pertemuan seperti ini akan intens dilakukan untuk menyamakan persepsi guna penyelesaian konflik,” kata dia menjelaskan.
Senada disampaikan Kapolresta Pulau Ambon, dan Pulau-pulau Lease Kombes Pol Driyano Ibrahim. Dia mengatakan penting bagi para tokoh masyarakat setempat untuk terlibat dalam penyelesaian konflik sehingga dapat mendamaikan desa yang berkonflik.
“Selain itu, perlu adanya ketahanan dari masing-masing individu dari desa yang berkonflik, jangan cepat tersulut oleh provokasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Pasi Ops Kodim 1504/Ambon Mayor Kav. Panji Prawira mengatakan, untuk meminimalkan potensi konflik antarwarga di Maluku tengah, dibutuhkan kegiatan sosial yang bersifat gotong royong dalam segala aspek.
“Seperti bersih-bersih bersama, siskamling, dan melakukan penyuluhan, pembinaan tentang wawasan kebangsaan bagi para pemuda di desa yang berkonflik,” katanya.
Saat ini semua pihak di Kabupaten Maluku tengah diminta untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik serta diminta untuk menghindari potensi konflik yang bisa terjadi kapan saja. Hal itu dilakukan demi kepentingan bersama untuk kesejahteraan warga.
