HMI Ambon Ancam Boikot Pilpres

Ambon (Antara Maluku) - Puluhan demonstran yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mengancam memboikot penyelenggaraan Pilpres pada 9 Juli 2014 sekiranya Pemprov Maluku tidak menyikapi tuntutan mereka terkait hak kepesertaan (PI) 10 persen pengelolaan Migas Blok Masela.

"Kami mintakan Gubernur Maluku, Said Assagaff atau Wagub Zeth Sahuburua atau Ketua Bappeda, Anthonius Sihaloho menjelaskan perkembangan dari perjuangan PI 10 persen pengelolaan Blok Masela," kata koordinator lapangan demonstran dari HMI Cabang Ambon, Abubakar Soulissa, saat berorasi di kantor Gubernur Maluku, Kamis.

PI 10 persen Blok Masela itu telah dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pada peresmian patung pahlawan nasional Johanis Leimena di Ambon, 9 Juni 2012.

Karena itu, Gubernur, Wagub atau Ketua Bappeda Maluku perlu menjelaskan perkembangan dari jawaban Presiden Yudhoyono atas perjuangan mendapatkan PI 10 persen pengelolaan Blok Marsela.

Perjuangan lainnya yang dituntut adalah Maluku dijadikan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang disampaikan Presiden Yudhoyono saat pembukaan Sail Banda di Ambon pada 2010.

"Kami juga mempertanyakan Rancangan Undang Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) yang hingga saat ini tidak jelas perkembangannya, baik di pemerintah pusat maupun DPR - RI," tegas Abubakar.

Karena itu, demonstran mengharapkan diterima Gubernur, Wagub atau Ketua Bappeda Maluu agar bisa berdialog untuk mengetahui sejauh mana keseriusan Pemprov Maluku terhadap tiga agenda strategis untuk mendorong percepatan pembangunan daerah ini.

"Sekiranya Pemprov Maluku kesulitan memperjuangkannya, maka hendaknya rekomendasi diberikan kepada HMI yang nantinya bersama komponen pemuda lainnya meminta pertangungjawaban dari pihak - pihak berkompoten," kata Abubakar.

Demonstran mengindikasikan pemerintah pusat cenderung diskriminasi terhadap Maluku yang sebenarnya memiliki kontribusi untuk pembentukan maupun kemerdekaan RI.

"Maluku khan salah satu dari delapan provinsi Kemerdekaan. Namun, hingga saat ini terindikasi adanya perlakukan pemerintah pusat yang cenderung mendiskriminasikan Maluku," ujarnya.

Sayangnya aksi HMI Cabang Ambon tersebut tidak diterima Gubernur, Wagub maupun Ketua Bappeda Maluku karena sedang mengemban tugas dinas.