"Secara pribadi saya tidak setuju jika mekanisme pemilihan kepala daerah itu dikembalikan ke DPRD. Selama ini Pilkada dilakukan melibatkan masyarakat jika dikembalikan ke DPRD, demokrasi di Indonesia bisa gagal," katanya di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, jika pilkada dikembalikan ke DPRD maka substansi demokrasi akan hilang. Selain itu sistem pemerintahan akan terganggu karena hubungan pemerintah dan DPRD akan tidak seperti saat ini.
"Sebaiknya sistem Pilkada yang berlaku saat ini dipertahankan. Jika diganti maka demokrasi di Indonesia bisa gagal," ujarnya.
Menurut Richard, kondisi ketergantungan kepala daerah ke DPRD tidak bisa bersifat sebagai mitra kerja yakni tidak berjalan seperti saat ini.
"Dan dipastikan akan memengaruhi psikologi pemerintahan nantinya, yang diperlukan saat ini yakni meningkatkan kualitas dan perketat aturan, itu solusinya," katanya
Diakuinya, pemilihan kepala daerah secara langsung selain memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat, juga mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.
Praktik pemerintahan di Indonesia, lanjutnya, sangat memprihatinkan, karena baru 10 tahun dilaksanakan berubah lagi, yang harus dilakukan adalah memberikan apresiasi kepada masyarakat.
"Sebagai Wali kota yang dicalonkan dari partai saya Golongan Karya, saya terikat dengan keputusan partai. Tapi kalau pendapat saya pribadi mekanisme pemilihan oleh DPRD itu sama sekali tidak menguntungkan. Jadi saya tidak setuju," tandasnya.
Richard menambahkan, penyelenggaraan pilkada melalui pemilihan langsung oleh rakyat karena masyarakat berhak untuk memilih dan menentukan pemimpin.
"Pastinya mekanisme pemilihan langsung tidak menguntungkan karena telah mengabaikan hak rakyat, serta mengalihkan masalah yang ada pada rakyat ke dewan. Selain itu ketergantungan kepala daerah terhadap dewan sangat tinggi. Jelas saya pribadi menolaknya," kata Wali Kota Richard.
Pewarta: Penina Mayaut: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
