Ternate (Antara Maluku) - Legislator Partai Golkar di DPRD Maluku Utara (Malut) Edi Langkara meminta Pemprov Malut mempercepat pembangunan bandara alternatif agar arus transportasi udara dari dan ke daerah ini tetap lancar meski Bandara Babullah Ternate tertutup akibat erupsi gunung Gamalama.
"Selama ini setiap Bandara Babullah Ternate ditutup untuk aktivitas penerbangan akibat erupsi Gunung Gamalama, seperti yang terjadi pekan lalu, menyebabkan aktivitas transportasi udara dari dan ke Malut terganggu karena tidak ada bandara alternatif," katanya di Ternate, Selasa.
Ia mengatakan, Pemprov Malut telah memprogramkan pembangunan bandara alternatif untuk pintu keluar masuk Malut di Bandara Kuabang Kao, Kabupaten Halmahera Utara, yang selama ini telah dimanfaatkan untuk penerbangan perintis.
Pembangunan Bandara Kuabang Kao menjadi bandara alternatif, kata Edi Langkara, memang sangat tepat karena bandara itu jauh dari Gungung Gamalama dan gunung api lainnya di wilayah Halmahera, sehingga terbebas dari segala dampak jika gunung itu erupsi.
Selain itu, Bandara Kuabang Kao realtif dekat dari Sofifi, ibu kota Provinsi Malut dan Ternate serta kabupaten/kota lainnya di Halmahera, sehingga Bandara Babullah Ternate yang selama ini menjadi pintu keluar masuk Malut ditutup lagi akibat erupsi Gamalama, tidak akan menyulitkan masyarakat yang akan menggunakan jasa transportasi udara melalui Bandara Kuabang Kao itu, ujarnya.
Menurut Edi Langkara, DPRD Malut akan mendukung sepenuhnya program Pemprov Malut untuk membangun Bandara Kuabang Kao menjadi bandara alternatif, baik dari segi dukungan politik maupun penganggaran melalui APBD.
"Tetapi Pemprov Malut sebaiknya mengupayakan dana untuk pembangunan Badara Kuabang Kao menjadi bandara alternatif melalui APBN, karena pembangunan sebuah bandara membutuhkan dana yang sangat besar, terutama untuk pembangunan infrastrukturnya, seperti landasan pacu dan navigasi," katanya.
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Malut Burhan Mansur mengatakan, pembangunan Bandara Kuabang Kao menjadi bandara alternatif sudah menjadi program prioritas Pemprov Malut mulai 2015 dan sudah pula mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan.
