Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memetakan sejumlah titik rawan premanisme di wilayah hukumnya dan menyiapkan langkah operasi untuk menindak tegas para pelaku yang meresahkan masyarakat.
"Tangani segala bentuk aksi premanisme yang selalu meresahkan masyarakat. Tangkap preman-preman yang suka menakut-nakuti warga tanpa pandang bulu," kata Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, di Ambon, Jumat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, dari ruang Vicon Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon. Rakor ini melibatkan seluruh Polres dan Polresta jajaran se-Maluku.
Dalam arahannya, Kombes Rumondor meminta jajaran di daerah untuk tidak ragu bertindak terhadap aksi premanisme yang kerap muncul di kawasan publik seperti pasar, terminal, dan pelabuhan. Ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah-wilayah rawan sebagai dasar pelaksanaan operasi.
Mayoritas dari mereka terlibat dalam tindakan pemerasan, pungutan liar terhadap sopir dan pedagang, serta intimidasi terhadap warga. Polda menegaskan operasi ini akan terus berlanjut hingga situasi dianggap benar-benar kondusif.
Instruksi ini sejalan dengan perintah Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam memberantas premanisme. Menurut Kombes Rumondor, tindakan tegas diperlukan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam aktivitas sehari-hari.
Premanisme juga dianggap sebagai ancaman nyata terhadap rasa aman publik dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta kegiatan ekonomi, terutama di pusat-pusat keramaian.
Polda Maluku menegaskan, operasi penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar langsung pelaku-pelaku yang terbukti melakukan tindakan intimidatif, pemalakan, hingga kekerasan.
Direktur Intelkam, Kabid Humas, dan Direktur Kriminal Umum Polda Maluku turut hadir mendampingi jalannya rakor. Mereka juga memberikan arahan teknis terkait identifikasi pola-pola premanisme dan koordinasi lintas fungsi dalam pelaksanaan operasi di lapangan.
