Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memaksimalkan pengembangan perkebunan kakao sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong percepatan keluar dari status provinsi termiskin kedelapan di Indonesia.
kakao untuk kesejahteraan petani
“Pengembangan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kakao menjadi pilihan strategis karena karakter masyarakat Maluku yang cenderung kembali ke kebun di usia tertentu,” kata Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath di Ambon, Sabtu.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku dalam forum bersama Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Ikapatti) di Kota Ambon.
Forum tersebut dimanfaatkannya untuk mendorong Ikapatti agar terus memberikan ide, kritik, dan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan daerah khususnya dari sisi pertanian.
Berkaitan dengan hal itu kata dia, meski Maluku merupakan wilayah maritim, namun menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memang memiliki potensi besar, namun termasuk kategori padat modal dan tidak produktif setiap hari.
“Nelayan pada usia 60 tahun mungkin sudah tidak bisa melaut, tetapi masih sangat memungkinkan untuk berkebun. Karena itu, kita memaksimalkan potensi pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, pada 2025, Pemprov Maluku mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kebun rakyat dengan varietas kakao, hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong perluasan komoditas tersebut.
“Kakao dipilih karena dapat dipanen berkala dan memberi pendapatan yang lebih stabil bagi petani,” ujar dia.
Wagub juga menyoroti pentingnya mengubah stigma bahwa menjadi petani tidak keren. Ia menilai, sektor pertanian kini menjadi perhatian global, bahkan banyak investor besar menanamkan modalnya pada bidang tersebut.
“Mindset anak-anak kita harus diubah. Pertanian adalah masa depan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, melalui APBN 2026, Maluku akan memperoleh alokasi bibit kakao untuk 1.500 hektare dan bibit pala 400 hektare.
“Target penanaman kakao pada masa kepemimpinan gubernur saat ini ditetapkan mencapai 5.000 hektare dalam lima tahun,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Pemprov juga menyiapkan dukungan biaya pemeliharaan dari APBD bagi petani sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk setiap hektare lahan yang dikelola.
Skema ini diyakini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda Maluku dalam beberapa tahun ke depan.
“Dengan lahan dari masyarakat, bibit dari pemerintah pusat, dan biaya pemeliharaan dari pemerintah daerah, kita ingin memastikan masyarakat betul-betul merasakan manfaat ekonomi dari perkebunan kakao,” ujarnya.
