Ternate, 8/1 (Antara Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara (Malut) mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pengadaan kapal patroli berukuran besar untuk memaksimalkan pengawasan di perairan Malut.
"Kami berharap usulan pengadaan kapal patroli berukuran besar itu bisa secepatnya dipenuhi KKP, bahkan kalau bisa direalisasikan pada 2016 ini," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengolahan Perikanan DKP Malut Fauzi di Ternate, Jumat,
Perairan Malut sangat luas dan sebagian di antaranya berbatasan dengan perairan Filipina, sehingga sangat membutuhkan kapal patroli ukuran besar untuk menjangkau seluruh perairan itu, terutama yang berada di atas 12 mil dari pantai.
Menurut Fauzi, DKP Malut selama ini kesulitan untuk menjangkau seluruh perairan Malut dalam melakukan pengawasan, karena kapal patroli yang digunakan selama ini berukuran kecil dan hanya mampu menjangkau perairan di bawa 12 mil dari pantai.
Akibatnya pencurian ikan yang dilakukan nelayan dari negara tetangga, terutama dari Filipina masih sering terjadi di perairan Malut, terutama di perairan di atas 12 mil dari pantai dan perairan lainnya di daerah ini yang jauh dari jangkauan pengawasan DKP Malut.
Kerugian yang diderita Malut selama ini akibat aktivitas pencurian ikan, baik yang dilakukan nelayan asing maupun nelayan dari provinsi lain, menurut Fauzi, setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah, karena ikan yang dicuri umumnya jenis ikan yang bernilai tinggi, seperti ikan tuna sirip kuning.
Tindakan tegas yang dilakukan KKP bersama TNI AL dan Polri terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akan lebih efektif kalau disetiap daerah, terutama yang perairannya berbatasan dengan negara tetangga didukung dengan saran operasi pengawasan yang memadai, terutama kapal patroli berukuran besar.
"Kalau DKP Malut memiliki kapal patroli berukuran besar, saya yakin kapal ikan dari negara tetangga akan berpikir panjang masuk mencuri ikan di perairan Malut. Selama ini mereka berani masuk mencuri ikan di perairan Malut karena mereka mengetahui bahwa sarana pengawasan perairan di daerah ini sangat terbatas," katanya menambahkan.
