Ambon, 19/10 (Antaranews Maluku) - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryanto mengatakan kunjungan Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon ke kantor kejaksaan pada Selasa, (16/10) hanya silaturahmi biasa.
"Dia datang di sini untuk bersilaturahmi dan pertemuan dengan bupati tidak bicara masalah kasus karena selain Kajati, yang hadir dalam pertemuan itu adalah Aspidsus dan Aspidum Kejaksaan Tinggi Maluku," kata Triyono Haryanto di Ambon, Jumat.
Kunjungan silaturahmi Bupati MTB ini juga sama seperti yang sudah dilakukan kepala daerah atau pimpinan legislatif dari daerah lain.
"Kunjungan seperti itu hal biasa karena dilakukan juga oleh instansi lain dari Tual, DPRD, dan sebagainya dan tidak ada hubungan dengan perkara yang dilaporkan," ujar Kajati.
Bupati MTB Petrus Fatlolon yang baru menjabat sekitar satu tahun ini dilaporkan lima anggota DPRD Kabupaten MTB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI atas belasan kasus dugaan korupsi.
Laporan anggota legislatif ini juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Atas laporan tersebut, Kejagung RI merekomendasikan Kejati Maluku untuk melakukan proses penyelidikan teradap beberapa kasus, diantaranya kasus beras prasejahtera tahun 2017 sekitar 40 ton yang diduga tidak sampai ke tangan kelompok masarakat penerima rastra.
Kasus dugaan korupsi lainnya yang dilaporkan legislatif adalah dugaan pembengkakan anggaran operasional bupati sebesar 300 persen, yakni dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar.
"Ada laporan dari anggota DPRD Kabupaten MTB Barat terhadap Bupati Petrus Fatlolon ke Kejati Maluku dan sekarang kita lagi lidik dan ada pendalaman," jelas Kajati.
Bahkan penyidik Kejati Maluku telah memanggil Ketua DPRD Kabupaten MTB, Simson Loblobi untuk dimintai keterangan sebagai saksi sejak awal pekan ini.
Tidak harmonisnya kalangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten MTB sudah terlihat sejak pertengahan Januari 2018 lalu dimana Bupati sempat melaporkan anggota DPRD setempat, Sony Ratisa (PKPI) ke Polres MTB dengan tuduhan fitnah.
