Diskominfo Maluku Utara sediakan internet murah

Anak-anak menggunakan alat komunikasi di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1). Pemerintah menargetkan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) untuk internet berkecepatan tinggi selesai pada 2019 di 180 kecamatan yang tersebar di 12 provinsi diantaranya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. (Agung Rajasa)

Ternate, 24/2 (ANTARA News) - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemprov Maluku Utara (Malut) berjanji untuk menyediakan fasilitas internet murah bagi masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Malut.

Kadis Kominfo Malut, Burhan Mansyur dalam siaran pers yang diterima Antara, Minggu, mengatakan fasilitas internet murah ini disediakan karena tingginya masyarakat menggunakan media sosial dan berbagai informasi yang diserap secara positif.

Menurut dia, Pemprov Malut melalui institusi teknis yang dipimpinnya itu akan menyiapkan fasilitas internet murah bagi masyarakat pengguna di seantero Maluku Utara ini.

Selain itu, pihaknya akan membentuk Tim Cyber Anti Hoaks guna menangkal ancaman derasnya informasi yang bersifat tidak sesuai data dan fakta alias hoax.

"Oleh karena itu, Dinas Kominfo Malut bersama saat ini tengah mempersiapkan sebuah tim dengam nama Tim Cyber Anti Hoax," kata Burhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Malut, Ishak Nase ketika dihubungi menyatakan, bahwa berbicara hoaks? diperlukan pelibatan semua pihak agar mampu menangkal segala kebohongan yang sering terjadi dan menimpa masyarakat baikmsecara individu maupun kolekrif.

Ishak menjelaskan bahwa dirinya juga sering mengalami hoaks oleh media pers di Malut.

Selain Ishak Naser dan Burhan Mansyur, diskusi menghadirkan empat putri berprestasi di Malut juga mengundang Kapolda Malut yang diwakili Direskrimsus dan Wakil Rektor III Unkhair, Syawal Abdul Adjid.

Sementara itu, Polda Malut meminta agar pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang harus di kawal dengan ketat oleh Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Malut guna mengantisipasi tingginya penyebaran hoaks.

Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar ketika dihubungi menyatakan berbagai informasi hoax merupakan persoalan yang sangat serius yang harus ditangani oleh pihak KPU,Bawaslu, dan kepolisian, karena masalah ini akan menimbulkan konflik besar bagi masyarakat.

Apalagi semakin maraknya isu hoaks yang tersebar di masyarakat, sehingga pihaknya terus berupaya dalam pencegah isu Hoaks menjelang pileg dan Pilpres.