Ambon (ANTARA) - Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Maluku Widya Pratiwi dikukuhkan sebagai Duta Parenting untuk mengadvokasi pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan tinggi badan anak di Maluku.
Pengukuhan Widya Pratiwi yang juga istri dari Gubernur Maluku Murad Ismail itu dilakukan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Keselamatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kartini Rustadi di aula Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Rabu .
Widya dalam kesempatan itu mengatakan stunting merupakan ancaman bagi pertumbuhan anak-anak Maluku. Dalam lima tahun ke depan dirinya akan berupaya untuk mengadvokasi masyarakat dan pemerintah daerah guna menurunkan angka stunting.
Terkait itu, Widya akan melibatkan anggota tim penggerak PKK di 11 kabupaten/kota untuk bergerak bersama, karena pencegahan stunting juga berkaitan dengan enam program pokok PKK di Maluku.
"Kenapa saya mau dijadikan Duta Parenting mencegah stunting, karena saya melihat ada 34 persen stunting di Maluku, ini merupakan ancaman bagi anak-anak Maluku. Targetnya mininal selama lima tahun ke depan angka stunting tidak ada kenaikan," katanya.
Dikatakannya lagi, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan sosialisasi pencegahan stunting kepada masyarakat di tiga kabupaten yang memiliki angka stunting cukup tinggi, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.
Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana mencegah stunting pada anak yang dimulai dari kesehatan dan kecukupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
"Pastinya saya akan menggerakan kader-kader PKK untuk pencegahan stunting. Dalam waktu dekat setelah HUT PKK, kita akan turun ke tiga lokasi fokus stunting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat," ujar Widya.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya atau mengalami kekerdilan tubuh. Gangguan tersebut berkaitan dengan asupan gizi dan berbagai faktor lainnya, termasuk perilaku dan lingkungan, salah satunya adalah pola asuh.
Pencegahan stunting menjadi isu penting yang tengah digalakkan oleh Kemenkes, karena gangguan stunting juga berdampak pada pembentukan otak dan tingkat kecerdasan berpikir anak.
Angka rata-rata stunting nasional 30,2 persen per jumlah kelahiran. Saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tinggi berada pada posisi tertinggi stunting di Indonesia. Sementara di Maluku, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kemenkes, stunting di Maluku mencapai 34,1 persen dari jumlah kelahiran setiap tahunnya.
Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Keselamatan Masyarakat Kemenkes Kartini Rustadi mengatakan 40 persen masalah stunting bersifat spesifik yang bisa ditangani oleh kesehatan, tapi 60 persennya bersifat sensitif dan harus didukung oleh program-program lintas sektor lainnya.
Ia memisalkan dukungan dari Dinas Pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, termasuk Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat dibutuhkan guna menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak.
"Kesehatan tidak bisa berjalan baik tanpa dukungan yang lain karena stunting bukan hanya soal gizi tapi dari berbagai aspek. Peran duta adalah mengadvokasi bagaiamana meyakinkan perlu bersama-sama dan ini adalah satu upaya yang harus dilakukan di Indonesia," ucap Kartini.
