DPRD: Masyarakat Kota Ambon harus disiapkan hadapi PSBB transisi

Ambon (ANTARA) - Ketua DPD Maluku, Lucky Wattimury menyatakan, masyarakat Kota Ambon harus lebih dipersiapkan untuk menghadapi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi oleh pemerintah daerah setempat setelah PSBB tahap kedua berakhir, Senin. 

"Bagaimana pun juga harus diakui pandemi COVID-19 yang sudah cukup lama dihadapi ini telah memberikan dampak cukup besar terhadap sektor kesehatan, ekonomi, sosial, serta psikologis masyarakat sehingga harus keluar dari situasi seperti ini," kata dia di Ambon, Senin.

Upaya untuk mengeluarkan masyarakat setempat dari situasi seperti saat ini, kata dia, tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk kalangan media dalam memberikan informasi.

Ia mengemukakan pentingnya kesiapan masyarakat setempat terkait dengan PSBB masa transisi yang akan diberlakukan Pemkot Ambon.

"Saya sangat berharap kepada seluruh komponen, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga para guru, bahkan orang tua di rumah harus berperan secara aktif mengedukasi orang-orang yang supaya bersama-sama menjalankan protokol kesehatan," ujar dia.

Berkaitan dengan perkembangan penanganan pandemi virus corona jenis baru itu di Maluku sebagaimna diketahui bahwa tim pengawasan penanganan COVID-19 di DPRD provinsi selalu melakukan evaluasi.

Sampai akhir pekan kemarin, pihaknya terus melakukan evaluasi di mana penanganannya sudah semakin terarah.

"Hanya yang perlu diwaspadai adalah munculnya orang-orang positif corona yang baru pada sejumlah wilayah yang selama ini dianggap masih baik, seperti Kota Tual ataupun Kabupaten Maluku Tenggara," katanya.

Ia mengharapkan setiap gugus tugas kabupaten dan kota serta pemerintah daerah setempat dapat meminimalisasi penularan COVID-19 dengan lebih baik lagi.

"Khusus untuk Kota Ambon, kita sementara menuju pada fase PSBB transisi dan dalam keterangan ke media massa, wali kota sudah menyampaikan kemungkinan diterapkannya PSBB transisi, artinya pelaksanaan PSBB tahap pertama dan kedua telah memberikan dampak positif," kata Wattimury.

Ia mengemukakan tentang konsekuensi terkait dengan kedisiplinan masyarakat yang harus ditingkatkan dan kesadaran warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang harus diberikan penjelasan dengan baik.

"Kalau tidak dilakukan maka nantinya di era penerapan PSBB transisi ketika aktivitas masyarakat lebih ditingkatkan lagi seperti sekarang ini maka otomatis bisa berdampak pada penyebaran virus corona. Ini merupakan hasil evaluasi pimpinan DPRD Maluku sekaligus adalah pimpinan tim pengawasan penanganan penyebaran COVID-19 di daerah Maluku," katanya.