Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mendapat vaksin COVID-19 dan apabila ada yang menolak akan dikenai sanksi.
Sekretaris Daerah Kota Tikep Ismail Dokumalamo saat ditemui sejumlah di ruang kerjanya di Ternate Kamis, menjelaskan program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah merupakan kewajiban bagi ASN untuk mendukung, karena mereka harus menjadi contoh bagi masyarakat dan kalau ada yang menolaknya dipastikan mendapatkan sanksi.
"Tidak perlu takut untuk divaksin, jadi program vaksinasi ini bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan imun tubuh bagi masyarakat, guna mencegah penularan COVID-19," ujarnya.
Ismail menyatakan, terkait dengan vaksin ini, kami tidak hanya sebatas imbauan kepada ASN, apabila mereka tidak mau divaksin, maka tentu kami tindak dengan memberi sanksi.
Hal itu dibuktikan dengan kepemimpinan Hi Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen dalam mendukung program vaksin.
"Saya juga sudah sering mengingatkan kepada ASN melalui apel pagi, bahkan saya perintahkan kepada semua OPD untuk mengarahkan pegawainya agar segera divaksin," katanya.
Menurut Ismail, jika kita datang untuk divaksin dengan alasan sakit, maka diperiksa lebih dulu untuk diketahui hasilnya.
"Tetapi kalau belum datang dan mengikuti tahapan untuk divaksin, bagaimana bisa kita mengetahui bahwa kita sedang sakit. Lagipula, dalam proses vaksinasi itu juga ada pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum divaksin," ujarnya.
Dia mengakui, kerapkali terprovokasi dengan isu-isu hoaks, bahwa vaksin itu haram dan membahayakan, buktinya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin ikut melakukan vaksin.
"Jadi kami di daerah, mulai dari Walikota, Wakil, Sekkab bahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan OPD lainnya juga sudah melakukan vaksin," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tikep Abdullah Maradjabessy, mengungkapkan, target vaksinasi yang dilakukan pihaknya terhadap masyarakat sebanyak 60 ribu jiwa.
"Mereka yang sudah divaksin sampai saat ini, sebanyak 8.051 jiwa untuk dosis tahap pertama. Di tahap kedua difokuskan pada ASN dan instansi vertikal pelayanan publik lainnya baru sebatas 3.943 Jiwa," kata Abdullah.
Selain itu, vaksin di tahap pertama mencapai 47,2 persen dan tahap kedua 23,1 persen. Untuk tahap ketiga dan pemkot libatkan masyarakat dengan aktifitas tinggi, seperti pedagang.
"Kalau kita lihat di tahap kedua itu, angkanya turun karena banyak ASN yang belum ikut divaksin sebab mereka tidak mau datang," ujarnya.
Dalam proses berlanjut, Abdullah mengaku, bahwa di tahap keempat nantinya, akan dilibatkan semua masyarakat umum dan ini yang menjadi tantangan dari Dinkes Tikep dalam menyukseskan program vaksinasi.
"Saya berharap masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin," harap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Sekretaris Daerah Kota Tikep Ismail Dokumalamo saat ditemui sejumlah di ruang kerjanya di Ternate Kamis, menjelaskan program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah merupakan kewajiban bagi ASN untuk mendukung, karena mereka harus menjadi contoh bagi masyarakat dan kalau ada yang menolaknya dipastikan mendapatkan sanksi.
"Tidak perlu takut untuk divaksin, jadi program vaksinasi ini bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan imun tubuh bagi masyarakat, guna mencegah penularan COVID-19," ujarnya.
Ismail menyatakan, terkait dengan vaksin ini, kami tidak hanya sebatas imbauan kepada ASN, apabila mereka tidak mau divaksin, maka tentu kami tindak dengan memberi sanksi.
Hal itu dibuktikan dengan kepemimpinan Hi Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen dalam mendukung program vaksin.
"Saya juga sudah sering mengingatkan kepada ASN melalui apel pagi, bahkan saya perintahkan kepada semua OPD untuk mengarahkan pegawainya agar segera divaksin," katanya.
Menurut Ismail, jika kita datang untuk divaksin dengan alasan sakit, maka diperiksa lebih dulu untuk diketahui hasilnya.
"Tetapi kalau belum datang dan mengikuti tahapan untuk divaksin, bagaimana bisa kita mengetahui bahwa kita sedang sakit. Lagipula, dalam proses vaksinasi itu juga ada pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum divaksin," ujarnya.
Dia mengakui, kerapkali terprovokasi dengan isu-isu hoaks, bahwa vaksin itu haram dan membahayakan, buktinya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin ikut melakukan vaksin.
"Jadi kami di daerah, mulai dari Walikota, Wakil, Sekkab bahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan OPD lainnya juga sudah melakukan vaksin," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tikep Abdullah Maradjabessy, mengungkapkan, target vaksinasi yang dilakukan pihaknya terhadap masyarakat sebanyak 60 ribu jiwa.
"Mereka yang sudah divaksin sampai saat ini, sebanyak 8.051 jiwa untuk dosis tahap pertama. Di tahap kedua difokuskan pada ASN dan instansi vertikal pelayanan publik lainnya baru sebatas 3.943 Jiwa," kata Abdullah.
Selain itu, vaksin di tahap pertama mencapai 47,2 persen dan tahap kedua 23,1 persen. Untuk tahap ketiga dan pemkot libatkan masyarakat dengan aktifitas tinggi, seperti pedagang.
"Kalau kita lihat di tahap kedua itu, angkanya turun karena banyak ASN yang belum ikut divaksin sebab mereka tidak mau datang," ujarnya.
Dalam proses berlanjut, Abdullah mengaku, bahwa di tahap keempat nantinya, akan dilibatkan semua masyarakat umum dan ini yang menjadi tantangan dari Dinkes Tikep dalam menyukseskan program vaksinasi.
"Saya berharap masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin," harap dia.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021