Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah di masa pandemi COVID -19, dan mampu menerjemahkan arahan Presiden Jokowi dalam kebijakan dan aksi nyata kepada masyarakat.
"Instansi-instansi teknis diharapkan selalu dan senantiasa menjaga pasokan sesuai dengan hasil analisa permintaan dan proyeksi sesuai data konsumsi yang ada," kata Thaher pada Rakor TPID Malra di Langgur, Selasa.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur-unsur TPID seperti Bank Indonesia Provinsi Maluku, pihak Perum Bulog, Kepala BPS Malra, PT.Pertamina (Persero) Cabang Tual-Malra, dan Kepala PT PLN Persero Cabang Tual, serta koordinator TPID Maluku bersama anggota TPID Malra.
"Rakor TPID Malra hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari Rakornas pengendalian inflasi 2021, di mana TPID Malra harus dapat menerjemahkan arahan dan penegasan Presiden untuk diaktualisasikan dalam kebijakan dan aksi nyata di dalam masyarakat," katanya.
Bupati menjelaskan, ada tiga catatan penting dari Presiden, yakni pertama TPID harus terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui secara pasti kendala yang terjadi di masyarakat, baik dari aspek produksi, distribusi dan pemasaran, hingga aspek konsumsi.
Kedua, inflasi terjadi sangat berhubungan dengan hukum ekonomi atau hukum pasar, dan ketiga, TPID diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah, sehingga langkah-langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan produksi dan investasi perlu terus didorong, beber Thaher. Oleh karena itu atas ketiga catatan tersebut, instansi teknis sesuai tugas dan fungsinya harus dapat menjangkau stakeholder masing-masing, memastikan keseluruhan proses ekonomi, berjalan lancar.
Terhadap hal-hal yang menjadi kendala, harus dicarikan solusi, kemudian koordinasi dan inovasi perlu ditingkatkan guna mendorong produktivitas sektor ekonomi riil yang memiliki dampak langsung, baik untuk perekonomian secara luas maupun dalam upaya pengedalian inflasi.
Menurut Bupati, terganggunya aspek permintaan dan penawaran sangat berpengaruh pada tinggi atau rendahnya tingkat inflasi, maka TPID harus memastikan sisi penawaran tetap terjaga, mengingat aspek permintaan yang cenderung tidak mengalami perubahan signifikan.
Koordinasi dan sinergi harus terus ditingkatkan, serta kolaborasi semua pihak terkait sangat diperlukan untuk menjaga perputaran ekonomi tetap stabil dan terjaga serta dapat dirasakan masyarakat.
Selanjutnya, sektor-sektor potensial harus dapat didorong melalui pendampingan dan pemberdayaan, sehingga dukungan dari seluruh TPID sangat diharapkan, selain itu, peran dan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya BUMN juga dapat menjadi salah satu sumber pengembangan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, dia mengemukakan, dalam hal penanggulangan inflasi, koordinasi yang dilakukan selama tahun 2020 sudah cukup baik, kitapun mendapat penghargaan TPID Awards tahun 2020 oleh pemerintah pusat karena tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 2,06 persen masih beruda di bawah batas toleransi 3 persen, numun di atas 2 persen, menggambarkan daya beli dan perputaran ekonomi terjaga.
"Inovasi dan kreativitas harus di dorong, sehingga prestasi Kabupaten Maluku Tenggara dalam pengendalian inflasi yang dibuktikan dalam 2 (dua) tahun terakhir harus terus dipertahankan dan ditingkatkan di waktu-waktu mendatang dan diarasakan manfaatnya oleh masyarakat," tandas Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Instansi-instansi teknis diharapkan selalu dan senantiasa menjaga pasokan sesuai dengan hasil analisa permintaan dan proyeksi sesuai data konsumsi yang ada," kata Thaher pada Rakor TPID Malra di Langgur, Selasa.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur-unsur TPID seperti Bank Indonesia Provinsi Maluku, pihak Perum Bulog, Kepala BPS Malra, PT.Pertamina (Persero) Cabang Tual-Malra, dan Kepala PT PLN Persero Cabang Tual, serta koordinator TPID Maluku bersama anggota TPID Malra.
"Rakor TPID Malra hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari Rakornas pengendalian inflasi 2021, di mana TPID Malra harus dapat menerjemahkan arahan dan penegasan Presiden untuk diaktualisasikan dalam kebijakan dan aksi nyata di dalam masyarakat," katanya.
Bupati menjelaskan, ada tiga catatan penting dari Presiden, yakni pertama TPID harus terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui secara pasti kendala yang terjadi di masyarakat, baik dari aspek produksi, distribusi dan pemasaran, hingga aspek konsumsi.
Kedua, inflasi terjadi sangat berhubungan dengan hukum ekonomi atau hukum pasar, dan ketiga, TPID diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah, sehingga langkah-langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan produksi dan investasi perlu terus didorong, beber Thaher. Oleh karena itu atas ketiga catatan tersebut, instansi teknis sesuai tugas dan fungsinya harus dapat menjangkau stakeholder masing-masing, memastikan keseluruhan proses ekonomi, berjalan lancar.
Terhadap hal-hal yang menjadi kendala, harus dicarikan solusi, kemudian koordinasi dan inovasi perlu ditingkatkan guna mendorong produktivitas sektor ekonomi riil yang memiliki dampak langsung, baik untuk perekonomian secara luas maupun dalam upaya pengedalian inflasi.
Menurut Bupati, terganggunya aspek permintaan dan penawaran sangat berpengaruh pada tinggi atau rendahnya tingkat inflasi, maka TPID harus memastikan sisi penawaran tetap terjaga, mengingat aspek permintaan yang cenderung tidak mengalami perubahan signifikan.
Koordinasi dan sinergi harus terus ditingkatkan, serta kolaborasi semua pihak terkait sangat diperlukan untuk menjaga perputaran ekonomi tetap stabil dan terjaga serta dapat dirasakan masyarakat.
Selanjutnya, sektor-sektor potensial harus dapat didorong melalui pendampingan dan pemberdayaan, sehingga dukungan dari seluruh TPID sangat diharapkan, selain itu, peran dan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya BUMN juga dapat menjadi salah satu sumber pengembangan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, dia mengemukakan, dalam hal penanggulangan inflasi, koordinasi yang dilakukan selama tahun 2020 sudah cukup baik, kitapun mendapat penghargaan TPID Awards tahun 2020 oleh pemerintah pusat karena tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 2,06 persen masih beruda di bawah batas toleransi 3 persen, numun di atas 2 persen, menggambarkan daya beli dan perputaran ekonomi terjaga.
"Inovasi dan kreativitas harus di dorong, sehingga prestasi Kabupaten Maluku Tenggara dalam pengendalian inflasi yang dibuktikan dalam 2 (dua) tahun terakhir harus terus dipertahankan dan ditingkatkan di waktu-waktu mendatang dan diarasakan manfaatnya oleh masyarakat," tandas Bupati.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021