Ternate (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku Utara (Malut) bersama perbankan di Malut menggelar rapat koordinasi (rakor) dihadiri pemangku kepentingan terkait dengan upaya pengendalian inflasi di daerah.
Manager Perwakilan Bank Indonesia Malut, Sotoro Antunius Zebua di Ternate, Kamis, mengatakan, inflasi secara harfiah adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang memiliki pengaruh luas kepada menurunnya daya beli dan melemahnya perputaran ekonomi, sehingga tugas TPID harus terukur dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Oleh karenanya perlu adanya upaya yang dilakukan oleh seluruh pengambil kebijakan dalam hal ini TPID selaku gabungan dari instansi yang memiliki kepentingan berkaitan dengan inflasi daerah. Apalagi Kota Ternate memiliki inflasi 3.70 persen atau sangat tinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia.
Sementara itu, Pemprov Malut tetap menyiapkan cadangan pangan, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan masyarakat yang bisa berimplikasi naiknya inflasi.
Asisten Administrasi Umum Setda Pemerintah Provinsi Malut, Asrul Gailea dihubungi terpisah meminta seluruh daerah untuk terus menjaga ketersediaan pangan, karena dikhawatirkan saat kebutuhan masyarakat meningkat terjadi kenaikan harga yang bahkan tidak bisa dikendalikan.
Dia mengatakan, saat menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian telah disampaikan berbagai persoalan terkait kelangkaan bahan kebutuhan pangan di daerah Malut.
Menurut dia, pihaknya telah meminta agar kebutuhan pangan yang harus terus dijaga seperti ikan dan bahan bakar minyak.
Untuk kebutuhan ikan misalnya, harus digunakan satu pintu dalam pendaratan ikan dan pencadangan pangan, karena sewaktu-waktu terjadi cuaca buruk maka harga berpotensi mengalami kenaikan.
Begitu pula, kebutuhan pokok yang sebagian besar didatangkan dari luar Malut, dan kebutuhan BBM harusnya ada pencadangan yang bisa diatur pemerintah guna menekan terjadinya kenaikan harga.
Asrul menambahkan, sesuai laporan pemerintah pusat, saat ini Badan Pangan Nasional telah melakukan beberapa langkah diantaranya memonitor 77 pasar yang ada di Indonesia tentang penyaluran bantuan daging ayam dan telur.
