Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku pada 2022 berfokus pada percepatan penurunan angka kekerdilan (stunting) di daerah berjuluk "bumi raja-raja" itu.
"Kita akan melakukan peningkatan koordinasi dengan semua sektor, apalagi penanganan kekerdian ini bukan baru dilaksanakan pada 2021, tetapi sudah sejak 2018-2019," kata Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar di Ambon, Selasa.
Kekerdilan adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, umumnya karena kekurangan gizi. Di Indonesia, kasus kekerdilan masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak.
"Saya sudah melakukan pertemuan dengan Bappeda, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Wakil Gubernur Barnabas Orno. Namun, beliau saat itu berada di Jakarta, sehingga kita koordinasikan dengan Ketua DPRD. Bagaimana kita perkuat peran BKKBN dan bisa bermitra dengan tim penggerak PKK Provinsi Maluku untuk melakukan kegiatan," ujarnya.
Dia mengaku fokus penurunan angka kekerdilan di 2021 memang belum begitu gencar, karena banyak anggaran yang digeser untuk membantu penanganan COVID-19.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan data kekerdilan di Maluku sesuai dengan pendataan pada 2021 ke BKKBN pusat untuk dikelola disana.
Setelah keluar angka kekerdilan sesuai dengan indikatornya untuk setiap kabupaten/kota, akan dicek lagi dengan pemerintah daerah. Aksi yang akan dilaksanakan ini juga sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI Joko Widodo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Kekerdilan bukan penyakit turunan, bisa dicegah dengan diberikan makanan tambahan, melakukan pengawasan, dan bimbingan. Terkait dengan sanitasi dan perumahan kita serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujarnya.
Program penanganan stunting ini menjadi prioritas Pemerintah RI. Pada 2024, Indonesia sudah terbebas dari masalah kekurangan gizi dan mencapai titik keberhasilan generasi emas. Karena itu di setiap provinsi harus melakukan aksi, bagaimana bersama-sama menekan gizi kronis yang membuat manusia menjadi pendek, tidak pandai, IQ-nya rendah.
Dia mengatakan, kekerdilan inilai dari berbagai indikator. Bukan saja orang pendek yang disebut kekerdilan. "Jadi kekerdilan ini merupakan gizi kronis yang membutuhkan peran masyarakat dan pihak terkait lainnya," kata Sarles.
Karena itu, Presiden RI mempercayakan kepada BKKBN untuk menangani masalah stunting ini. Memang menjadi tugas berat, karena ini tahun 2021 masih 27,6 persen, dan tahun 2024 harus turun menjadi 14 persen.
"Kita akan menggunakan semua komponen di lapangan, apalagi BKKBN mempunyai penyuluh dan kader. Akan kita gerakkan semua, apalagi di 2022 ada anggaran untuk honor penyuluh/kader, asupan gizi, makanan tambahan dan sebagainya," ujar Sarles.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kita akan melakukan peningkatan koordinasi dengan semua sektor, apalagi penanganan kekerdian ini bukan baru dilaksanakan pada 2021, tetapi sudah sejak 2018-2019," kata Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar di Ambon, Selasa.
Kekerdilan adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, umumnya karena kekurangan gizi. Di Indonesia, kasus kekerdilan masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak.
"Saya sudah melakukan pertemuan dengan Bappeda, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Wakil Gubernur Barnabas Orno. Namun, beliau saat itu berada di Jakarta, sehingga kita koordinasikan dengan Ketua DPRD. Bagaimana kita perkuat peran BKKBN dan bisa bermitra dengan tim penggerak PKK Provinsi Maluku untuk melakukan kegiatan," ujarnya.
Dia mengaku fokus penurunan angka kekerdilan di 2021 memang belum begitu gencar, karena banyak anggaran yang digeser untuk membantu penanganan COVID-19.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan data kekerdilan di Maluku sesuai dengan pendataan pada 2021 ke BKKBN pusat untuk dikelola disana.
Setelah keluar angka kekerdilan sesuai dengan indikatornya untuk setiap kabupaten/kota, akan dicek lagi dengan pemerintah daerah. Aksi yang akan dilaksanakan ini juga sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI Joko Widodo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Kekerdilan bukan penyakit turunan, bisa dicegah dengan diberikan makanan tambahan, melakukan pengawasan, dan bimbingan. Terkait dengan sanitasi dan perumahan kita serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujarnya.
Program penanganan stunting ini menjadi prioritas Pemerintah RI. Pada 2024, Indonesia sudah terbebas dari masalah kekurangan gizi dan mencapai titik keberhasilan generasi emas. Karena itu di setiap provinsi harus melakukan aksi, bagaimana bersama-sama menekan gizi kronis yang membuat manusia menjadi pendek, tidak pandai, IQ-nya rendah.
Dia mengatakan, kekerdilan inilai dari berbagai indikator. Bukan saja orang pendek yang disebut kekerdilan. "Jadi kekerdilan ini merupakan gizi kronis yang membutuhkan peran masyarakat dan pihak terkait lainnya," kata Sarles.
Karena itu, Presiden RI mempercayakan kepada BKKBN untuk menangani masalah stunting ini. Memang menjadi tugas berat, karena ini tahun 2021 masih 27,6 persen, dan tahun 2024 harus turun menjadi 14 persen.
"Kita akan menggunakan semua komponen di lapangan, apalagi BKKBN mempunyai penyuluh dan kader. Akan kita gerakkan semua, apalagi di 2022 ada anggaran untuk honor penyuluh/kader, asupan gizi, makanan tambahan dan sebagainya," ujar Sarles.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021