Kadis ESDM Maluku, Fauzan Chatib mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Rofftop pada setiap gedung perkantoran milik pemerintah sangat menghemat pembayaran rekening listrik setiap bulannya.
"Bila setiap bulannya pembayaran rekening listrik mencapai Rp10 juta, maka sistem ini bisa membantu keringanan pembayaran biaya listrik hingga turun sekitar Rp2 juta ," kata Fauzan di Ambon, Senin.
Jadi penghematan anggaran dalam pembayaran rekening listrik setiap bulan dari gedung kantor milik pemerintah cukup besar antara 40 hingga 50 persen.
Kalau pengadaan infrastruktur seperti pada gedung-gedung milik pemerintah untuk sementara waktu ini dilakukan bekerja sama dengan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, di mana setiap tahun anggaran itu dialokasikan untuk sekian gedung.
Maluku pada 2020 mendapat jatah enam gedung perkantoran. Pada 2021 diusulkan empat gedung perkantoran milik pemerintah. Namun, karena adanya refocusing anggaran, maka untuk tahun anggaran 2021 dialihkan pada tahun anggaran 2022.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi wabah corona sehingga tidak ada kebijakan refocusing anggaran sehingga program pemasangan listrik menggunakan sistem roof top ini bisa terealisasi," ujarnya.
Menurut Fauzan, kalau pihak swasta mau memasang peralatannya pada gedung perkantoran mereka, maka harus diusahakan sendiri sesuai spesifikasinya dan kebutuhannya.
Kemudian untuk besaran nominal investasi tergantung berapa besar daya yang digunakan pada setiap perkantoran.
"Dari enam gedung kantor pemerintah yang sudah terpasang, yang paling besar pemasangan rooftop adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan daya 50 KWp, sedangkan di Dinas ESDM hanya 25 KWp," ujar Fauzan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Bila setiap bulannya pembayaran rekening listrik mencapai Rp10 juta, maka sistem ini bisa membantu keringanan pembayaran biaya listrik hingga turun sekitar Rp2 juta ," kata Fauzan di Ambon, Senin.
Jadi penghematan anggaran dalam pembayaran rekening listrik setiap bulan dari gedung kantor milik pemerintah cukup besar antara 40 hingga 50 persen.
Kalau pengadaan infrastruktur seperti pada gedung-gedung milik pemerintah untuk sementara waktu ini dilakukan bekerja sama dengan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, di mana setiap tahun anggaran itu dialokasikan untuk sekian gedung.
Maluku pada 2020 mendapat jatah enam gedung perkantoran. Pada 2021 diusulkan empat gedung perkantoran milik pemerintah. Namun, karena adanya refocusing anggaran, maka untuk tahun anggaran 2021 dialihkan pada tahun anggaran 2022.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi wabah corona sehingga tidak ada kebijakan refocusing anggaran sehingga program pemasangan listrik menggunakan sistem roof top ini bisa terealisasi," ujarnya.
Menurut Fauzan, kalau pihak swasta mau memasang peralatannya pada gedung perkantoran mereka, maka harus diusahakan sendiri sesuai spesifikasinya dan kebutuhannya.
Kemudian untuk besaran nominal investasi tergantung berapa besar daya yang digunakan pada setiap perkantoran.
"Dari enam gedung kantor pemerintah yang sudah terpasang, yang paling besar pemasangan rooftop adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan daya 50 KWp, sedangkan di Dinas ESDM hanya 25 KWp," ujar Fauzan.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021