Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menyatakan akan memfokuskan pembangunan kepada kelanjutan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam tahun anggaran 2022.
"Kini masyarakat dan ohoi (desa) hanya perlu mendukung, sehingga berbagai upaya pembangunan dapat terlaksana dengan baik, jika ada persoalan seperti lahan dan lainnya, dapat dibicarakan dengan baik-baik bersama pemda." kata Bupati Malra M. Thaher Hanubun di Langgur, Minggu.
Ia menjelaskan sejumlah pembangunan yang akan dilakukan di wilayah tersebut memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat, lanjutnya, Kabupaten Malra kembali akan mendapat alokasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 95 desa (Ohoi) pada 2022. Selain itu, untuk meningkatkan akses pelayanan air bersih kepada masyarakat, maka pada 2022 nantinya, juga dianggarkan melalui DAK untuk akses layanan air minum kepada warga dengan total 1.401 rumah tangga yang tersebar di lima kecamatan di pulau Kei besar.
Kemudian, dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah selain melalui pinjaman daerah pada PT SMI, maka pada 2022 juga telah dianggarkan melalui DAK fisik untuk rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dengan total anggaran sebesar Rp84,67 miliar.
"Alokasinya tersebar di Kei Kecil dan Kei Besar, yakni 72 persen atau sebesar Rp61 miliar di Kei besar, dan 27 persen atau sebesar Rp22 miliar di pulau Kei Kecil," ujar Thaher.
Ada pun sarana dan prasarana infrastruktur tahun 2022 dari DAK yakni penyediaan rumah sebanyak 174 unit, MCK 600 unit, dan rehabilitasi sarana pendidikan dan paket pemberdayaan perikanan maupun pertanian yang totalnya Rp6,2 miliar untuk perikanan dan Rp2,4 miliar untuk pertanian.
Thaher juga mengatakan ada DAK transportasi perairan telah dianggarkan Rp10 miliar untuk adanya Bus Air Roro, hal ini dimaksudkan sebagai angkutan transportasi antarpulau Kei kecil ke Kei Besar dan sebaliknya.
Dia juga mengingatkan pandemi COVID-19 jelas mempengaruhi keuangan daerah, oleh karena itu inovasi dan kreativitas untuk memperluas sumber pendanaan harus dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) perjuangkan anggaran pusat. "Dan itu sudah saya perintahkan kepada OPD-OPD," katanya.
Thaher dikesempatan yang sama mengungkapkan, untuk wilayah Kei Besar cukup beruntung dengan adanya upaya kita sehingga adanya pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang bersumber dari DAK.
Perpres 18 tahun 2020, empat kecamatan di Kei besar dimasukan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) wilayah perbatasan negara atau pintu gerbang Indonesia. "Sehingga kita mendapat kemudahan dalam pengusulan DAK," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kini masyarakat dan ohoi (desa) hanya perlu mendukung, sehingga berbagai upaya pembangunan dapat terlaksana dengan baik, jika ada persoalan seperti lahan dan lainnya, dapat dibicarakan dengan baik-baik bersama pemda." kata Bupati Malra M. Thaher Hanubun di Langgur, Minggu.
Ia menjelaskan sejumlah pembangunan yang akan dilakukan di wilayah tersebut memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat, lanjutnya, Kabupaten Malra kembali akan mendapat alokasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 95 desa (Ohoi) pada 2022. Selain itu, untuk meningkatkan akses pelayanan air bersih kepada masyarakat, maka pada 2022 nantinya, juga dianggarkan melalui DAK untuk akses layanan air minum kepada warga dengan total 1.401 rumah tangga yang tersebar di lima kecamatan di pulau Kei besar.
Kemudian, dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah selain melalui pinjaman daerah pada PT SMI, maka pada 2022 juga telah dianggarkan melalui DAK fisik untuk rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dengan total anggaran sebesar Rp84,67 miliar.
"Alokasinya tersebar di Kei Kecil dan Kei Besar, yakni 72 persen atau sebesar Rp61 miliar di Kei besar, dan 27 persen atau sebesar Rp22 miliar di pulau Kei Kecil," ujar Thaher.
Ada pun sarana dan prasarana infrastruktur tahun 2022 dari DAK yakni penyediaan rumah sebanyak 174 unit, MCK 600 unit, dan rehabilitasi sarana pendidikan dan paket pemberdayaan perikanan maupun pertanian yang totalnya Rp6,2 miliar untuk perikanan dan Rp2,4 miliar untuk pertanian.
Thaher juga mengatakan ada DAK transportasi perairan telah dianggarkan Rp10 miliar untuk adanya Bus Air Roro, hal ini dimaksudkan sebagai angkutan transportasi antarpulau Kei kecil ke Kei Besar dan sebaliknya.
Dia juga mengingatkan pandemi COVID-19 jelas mempengaruhi keuangan daerah, oleh karena itu inovasi dan kreativitas untuk memperluas sumber pendanaan harus dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) perjuangkan anggaran pusat. "Dan itu sudah saya perintahkan kepada OPD-OPD," katanya.
Thaher dikesempatan yang sama mengungkapkan, untuk wilayah Kei Besar cukup beruntung dengan adanya upaya kita sehingga adanya pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang bersumber dari DAK.
Perpres 18 tahun 2020, empat kecamatan di Kei besar dimasukan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) wilayah perbatasan negara atau pintu gerbang Indonesia. "Sehingga kita mendapat kemudahan dalam pengusulan DAK," tandasnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021