Fraksi Demokrat DPRD Maluku pesimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 5,43 persen hingga 6,03 persen tahun anggaran 2022 bisa terwujud.
"Kepercayaan diri pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun anggaran 2022 terlalu konfident," kata juru bicara F-Demokrat DPRD setempat, Elvyana Pattiasina di Ambon, Kamis.
Untuk itu, fraksi menggugat kondisi ini dengan assumsi bahwa mengawali tahun anggaran 2022 dengan posisi APBD dalam kondisi defisit di atas Rp100 miliar.
Menurut dia, porsi APBD Maluku pada 2022 hanya didominasi delapan dari 36 SKPD dengan menguasai hampir 80 persen total APBD provinsi tahun anggaran 2022.
"Sehingga fraksi sangat pesimistis terhadap asumsi pertumbuhaan ekonomi yang telah diprediksikan oleh pemerintah daerah bisa diwujudkan," ujar Elvyana..
Kemudian tingkat kemiskinan hanya mengalami penurunan 1 digit, yakni dari 17,05 persen menjadi 16,52 persen, yang berarti intervensi RAPBD 2022 belum memihak kepada masalah pengentasan kemiskinan pada 2022.
Untuk itu F- Demnokrat DPRD Maluku meminta Pemprov setempat memiliki konsistensi dalam membuat asumsi terkait kebijakan anggaran. Sehingga apa yang termuat dalam KUA dan PPAS yang berasal dari muatan RKPD tidak lagi misforcasting.
"Perbedaan Rp4,5 miliar dari dokumen PPAS terhadap RAPBD Maluku tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan menjadi APBD dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu, (15/12) adalah kejadian luar biasa yang tidak boleh terulang di masa mendatang," tegas Elvyana.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kepercayaan diri pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun anggaran 2022 terlalu konfident," kata juru bicara F-Demokrat DPRD setempat, Elvyana Pattiasina di Ambon, Kamis.
Untuk itu, fraksi menggugat kondisi ini dengan assumsi bahwa mengawali tahun anggaran 2022 dengan posisi APBD dalam kondisi defisit di atas Rp100 miliar.
Menurut dia, porsi APBD Maluku pada 2022 hanya didominasi delapan dari 36 SKPD dengan menguasai hampir 80 persen total APBD provinsi tahun anggaran 2022.
"Sehingga fraksi sangat pesimistis terhadap asumsi pertumbuhaan ekonomi yang telah diprediksikan oleh pemerintah daerah bisa diwujudkan," ujar Elvyana..
Kemudian tingkat kemiskinan hanya mengalami penurunan 1 digit, yakni dari 17,05 persen menjadi 16,52 persen, yang berarti intervensi RAPBD 2022 belum memihak kepada masalah pengentasan kemiskinan pada 2022.
Untuk itu F- Demnokrat DPRD Maluku meminta Pemprov setempat memiliki konsistensi dalam membuat asumsi terkait kebijakan anggaran. Sehingga apa yang termuat dalam KUA dan PPAS yang berasal dari muatan RKPD tidak lagi misforcasting.
"Perbedaan Rp4,5 miliar dari dokumen PPAS terhadap RAPBD Maluku tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan menjadi APBD dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu, (15/12) adalah kejadian luar biasa yang tidak boleh terulang di masa mendatang," tegas Elvyana.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021