Komisi II DPRD Maluku akan menggandeng pihak PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku-Papua secara bersama dalam kunjungan pengawasan di daerah untuk mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat dan distribusinya terjamin lancar.
"DPRD mempunyai agenda pengawasan pada 11 kabupaten/kota di Maluku dan pada 2022 akan dilibatkan pihak Pertamina, meski pun hanya di Kabupaten Maluku Tengah maupun Buru," kata Ketua Komisi II DPRD setempat, Santhy Tethol di Ambon, Jumat.
Menurut dia, agenda DPRD Maluku untuk mengawasi program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov setempat yang dibiayai dari APBD maupun APBN.
Tetapi untuk menjamin kelancaran distribusi BBM sampai ke tingkat pengecer agar tidak terjadi kelangkaan dan naiknya harga minyak, terutama setiap memasuk awal tahun yang baru maka perlu dilakukan pengawasan oleh DPRD Maluku dengan melibatkan pihak PT. Pertamina.
"Secara bersama kami akan melakukan pengawasan dari tingkat distributor, SPBU hingga pangkalan dan pengecer. Jadi, bisa mengawasi kenakalan yang dilakukan oknum-oknum tertentu agar tidak merugikan masyarakat," ujar Santhy.
Sedangkan, Sales Area Manage Retail Maluku Pertamina MOR VIII, Wilson Eddi Wijaya mendukung langkah Komisi II DPRD Provinsi Maluku yang turut melibatkan PT. Pertamina dalam agenda pengawasan.
"Langkah ini sangat baik dan ini menunjukan jalinan sinergitas dalam mengawasi penyaluran BBM sampai ke tingkat bawah. Kami juga berharap ada keterlibatan dari pihak Pemkab/Pemkot," ujarnya.
Lewat sinergitas seperti ini maka pihaknya secara bersama maka setiap persoalan di lapangan akan dicari solusinya sehingga masalah-masalah seperti kelangkaan BBM tidak lagi terjadi di masa mendatang.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021