Jajaran pemerintah provinsi Maluku memperoleh kado akhir tahun 2021 berupa lima sertifikat standar nasional Indonesia (SNI) International Organization for Standardization (ISO) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).
"Lima sertifikat SNI-ISO ini menjadi kado akhir tahun yang istimewa bagi seluruh jajaran pemprov Maluku di penghujung tahun 2021," kata Gubernur Maluku Murad Ismail, di Ambon, Sabtu.
Lima sertifikat itu diraih dua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku, yakni Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku.
Sertifikat SNI- ISO tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BSN Kukuh S. Achmad kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili Plh Sekda, Sadly Ie, di Jakarta, Jumat.
BPSDM Provinsi Maluku memperoleh tiga sertifikat dengan ruang lingkup pendidikan dan pelatihan yakni SNI-ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu, SNI-ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan SNI-ISO 21001:2018 terkait manajemen organisasi pendidikan.
Sedangkan Dinas PMPTSP memperoleh dua sertifikat SNI-ISO dengan ruang lingkup pelayanan perizinan, non perizinan, dan retribusi yakni 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu, dan SNI-ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Selain lima sertifikat itu, juga diserahkan sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Ambon kepada UMKM CV. Katong Punya, untuk bidang usaha pengolahan komoditi minyak kayu putih sebagai salah satu komoditi unggulan daerah Maluku. .
Lima sertifikat tersebut merupakan bagian dari MoU yang ditandatangani Gubernur Murad Ismail dan Kepala SBN, di Ambon pada 10 September 2021. "Nota Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti oleh dua OPD tersebut untuk penerapan SNI," kata Gubernur dalam sambutan tertulis dibacakan Plh. Sekda Maluku, Sadly Ie.
Dengan integrasi tiga SNI sistem manajemen tersebut, maka BPSDM Maluku menjadi OPD pertama di Tanah Air yang menerapkan tiga sistem manajemen sekaligus yakni sistem manajemen organisasi pendidikan di luar Perguruan Tinggi.
Sedangkan Dinas PMPTSP Maluku menjadi OPD pertama di Kawasan Timur yang menerapkan dua sistem manajemen terintegrasi sekaligus yakni manajemen jaminan mutu dan manajemen anti penyuapan.
"Kedua OPD ini saya akan jadikan sebagai percontohan untuk OPD lainnya di tahun mendatang. Lima sertifikat SNI-ISO sekaligus menjadi kado akhir tahun dan anugerah tidak terhingga dari BSN kepada Pemprov Maluku," ujarnya.
Menurut Gubernur, penerapan sertifikasi standardisasi nasional di setiap OPD lingkup Pemprov Maluku menjadi sangat penting karena akan memunculkan kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima serta terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Sertifikat SNI yang diberikan kepada UMKM juga akan berdampak kepada para konsumen dan pasar untuk lebih percaya akan kualitas yang berkelas atas produk yang dihasilkan pelaku UMKM," katanya.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad mengakui penyerahan sertifikat tersebut menjadi sangat penting dan monumental tidak hanya bagi Pemprov Maluku daerah lainnya di Indonesia.
"Hari ini kita semua menjadi saksi dari komitmen Gubernur Maluku dan para pimpinan OPD Pemorov Maluku terkait penerapan sistem manajemen mutu pelayanan, dan sistem manajemen anti penyuapan dalam upaya memerangi praktek KKN. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan upaya Pak Gubernur beserta jajaran OPD di lingkup Pemprov Maluku," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Lima sertifikat SNI-ISO ini menjadi kado akhir tahun yang istimewa bagi seluruh jajaran pemprov Maluku di penghujung tahun 2021," kata Gubernur Maluku Murad Ismail, di Ambon, Sabtu.
Lima sertifikat itu diraih dua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku, yakni Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku.
Sertifikat SNI- ISO tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BSN Kukuh S. Achmad kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili Plh Sekda, Sadly Ie, di Jakarta, Jumat.
BPSDM Provinsi Maluku memperoleh tiga sertifikat dengan ruang lingkup pendidikan dan pelatihan yakni SNI-ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu, SNI-ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan SNI-ISO 21001:2018 terkait manajemen organisasi pendidikan.
Sedangkan Dinas PMPTSP memperoleh dua sertifikat SNI-ISO dengan ruang lingkup pelayanan perizinan, non perizinan, dan retribusi yakni 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu, dan SNI-ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Selain lima sertifikat itu, juga diserahkan sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Ambon kepada UMKM CV. Katong Punya, untuk bidang usaha pengolahan komoditi minyak kayu putih sebagai salah satu komoditi unggulan daerah Maluku. .
Lima sertifikat tersebut merupakan bagian dari MoU yang ditandatangani Gubernur Murad Ismail dan Kepala SBN, di Ambon pada 10 September 2021. "Nota Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti oleh dua OPD tersebut untuk penerapan SNI," kata Gubernur dalam sambutan tertulis dibacakan Plh. Sekda Maluku, Sadly Ie.
Dengan integrasi tiga SNI sistem manajemen tersebut, maka BPSDM Maluku menjadi OPD pertama di Tanah Air yang menerapkan tiga sistem manajemen sekaligus yakni sistem manajemen organisasi pendidikan di luar Perguruan Tinggi.
Sedangkan Dinas PMPTSP Maluku menjadi OPD pertama di Kawasan Timur yang menerapkan dua sistem manajemen terintegrasi sekaligus yakni manajemen jaminan mutu dan manajemen anti penyuapan.
"Kedua OPD ini saya akan jadikan sebagai percontohan untuk OPD lainnya di tahun mendatang. Lima sertifikat SNI-ISO sekaligus menjadi kado akhir tahun dan anugerah tidak terhingga dari BSN kepada Pemprov Maluku," ujarnya.
Menurut Gubernur, penerapan sertifikasi standardisasi nasional di setiap OPD lingkup Pemprov Maluku menjadi sangat penting karena akan memunculkan kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima serta terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Sertifikat SNI yang diberikan kepada UMKM juga akan berdampak kepada para konsumen dan pasar untuk lebih percaya akan kualitas yang berkelas atas produk yang dihasilkan pelaku UMKM," katanya.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad mengakui penyerahan sertifikat tersebut menjadi sangat penting dan monumental tidak hanya bagi Pemprov Maluku daerah lainnya di Indonesia.
"Hari ini kita semua menjadi saksi dari komitmen Gubernur Maluku dan para pimpinan OPD Pemorov Maluku terkait penerapan sistem manajemen mutu pelayanan, dan sistem manajemen anti penyuapan dalam upaya memerangi praktek KKN. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan upaya Pak Gubernur beserta jajaran OPD di lingkup Pemprov Maluku," tandasnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022