Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pilar untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) damai.
"Peran FKUB yaitu dalam rangka menjaga keselarasan dan memastikan terawatnya kerukunan umat beragam secara menyeluruh di Provinsi Maluku, termasuk saat momen pilkada seperti saat ini," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa, saat membuka rapat koordinasi FKUB di Kota Ambon.
Berkaitan dengan upaya menjaga kerukunan umat beragama pada pilkada, katanya, Indonesia bangsa besar yang kaya, di dalamnya ada berbagai pulau, bahkan suku dan budaya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa.
"Sama seperti Maluku yang memiliki jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau dengan penduduk 1,8 juta jiwa, dengan jumlah penduduk yang besar inilah, sangat diharapkan masyarakat dapat hidup secara berdampingan," ucapnya.
Apalagi, kata dia, Provinsi Maluku dikenal dengan semboyan hidup orang basudara yakni "ale rasa beta rasa", "potong di kuku rasa di daging" sebagai kearifan lokal yang harus dirawat dan dijaga agar tidak mudah terpecah-belah oleh sekelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi politik saat ini.
“Apabila kondisi ini tidak dirawat dan dikelola dengan baik maka akan berpotensi untuk dijadikan pintu masuk untuk memecah belah, tetapi saya yakin Maluku sudah baik dengan toleransi agama yang cukup tinggi, sehingga diharapkan pelaksanaan pilkada nanti bisa dilaksanakan secara aman, lancar, demokratis, dengan berbagai latar belakang, suku agama yang kita rajut selama ini,” katanya.
Ia menyatakan kampanye kerukunan umat beragama harus senantiasa digaungkan dan digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian dan konflik di antara umat beragama, sehingga kehidupan damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat bisa dipelihara bersama.
“Pemerintah daerah senantiasa mendorong dan berupaya semaksimal mungkin, agar tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis, di tengah perbedaan suku dan agama tetap terjaga, tentunya dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dan elemen masyarakat, terutama dari kalangan tokoh agama, melalui sinergitas dari berbagai kalangan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan pada 27 November 2024 dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia, termasuk Maluku.
Menurut dia, mengelola hal ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat kondisi Maluku sebagai wilayah kepulauan.
Oleh sebab itu, diharapkan dapat menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri, termasuk FKUB, agar pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan sukses.
