Tim gabungan yang dikoordinir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra, melakukan verifikasi dan mendata kerusakan akibat cuaca ekstrem yang melanda daerah terluar Provinsi Maluku itu.
Kepala BPBD Malra, Mochtar Ingratubun, di Langgur, Kamis, mengatakan tim gabungan juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Permukiman, dan Dinas Sosial Daerah Maluku Tenggara (Malra) untuk kegiatan tersebut.
"Pada saat ini, sesuai petunjuk Bupati Malra, kami melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinsosda, PUTR dan Dinas Perumahan Pemukiman," ujarnya.
Maka, saat ini tim reaksi cepat (TCR) BPBD Malra bersama tim gabungan yang terdiri dari dinas terkait telah ke lapangan melakukan verifikasi dan pendataan secara langsung pada titik-titik terdampak bencana, diantaranya di Kecamatan Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Barat, dan Kecamatan Hoat Sorbay.
Mochtar mengakui, sebenarnya setelah menerima laporan dari masyarakat pada 22-23 Februari 2022 seharusnya langsung ke lapangan. Hanya saja kondisi Malra pada hari itu cuaca sangat ekstrem, dan adanya peringatan BMKG yang ditindaklanjuti dengan adanya larangan berlayar.
"Sehingga kami harus juga mematuhi peringatan BMKG dan hari ini (Kamis) barulah tim kami dan tim gabungan ke lapangan," katanya.
Terkait langkah yang sudah diambil oleh BPBD terhadap dampak cuaca ekstrem yang melanda Malra, dia menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan baik dari masyarakat, Camat, maupun keterwakilan Anggota DPRD Kei Besar.
Kemudian laporan tersebut dilaporkan secara berjenjang baik kepada Bupati Malra, Sekda dan Kepala BPBD Malra. Seterusnya juga dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, kemudian ke Pusdalop BNPB RI.
"Laporan pendahuluan tersebut yakni berdasarkan dokumentasi kejadian yang menimpa warga berupa bencana alam banjir rob, tanah longsor, maupun angin puting beliung, serta gelombang pasang yang juga menghantam spedboat sehingga terbalik tujuan Banda Eli Mei Besar Utara Timur yang mengakibatkan enam orang meninggal," ujar Mochtar.
Sesuai laporan yang ada, dia memperkirakan akibat bencana tersebut, jumlah kerusakan dialami puluhan rumah, gedung sekolah, talud serta fasilitas umum lainnya sehingga diperkirakan kerugian ratusan juta rupiah.
Jadi, jelas bahwa kondisi luar biasa, maka akan dikeluarkan status darurat oleh Bupati Malra sehingga akan dilakukan perbaikan pada perumahan pemukiman, kemudian fasilitas umum secara berjenjang sesuai anggaran yang tersedia pada APBD maupun pada BPBD dan instansi-instansi terkait.
Setelah tim memverifikasi dan mendata semua kerusakan dan kerugian, maka tim akan menganalisis kerugian kemudian akan dilaporkan lagi kepada Bupati Malra untuk mendapatkan petunjuk dan penanganan lebih lanjut.
Sedangkan, terkait dengan musibah yang dialami kapal cepat tujuan Banda Eli yang menelan korban jiwa enam orang, yang jelas Pemkab Malra akan memberikan bantuan yang dapat mengurangi duka mereka.
"Mencermati kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di Malra dan BMKG sebagai institusi negara sudah mengeluarkan peringatan dini, maka saya harap seluruh masyarakat agar mematuhinya dan mengedepankan keselamatan," tandas Mochtar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Kepala BPBD Malra, Mochtar Ingratubun, di Langgur, Kamis, mengatakan tim gabungan juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Permukiman, dan Dinas Sosial Daerah Maluku Tenggara (Malra) untuk kegiatan tersebut.
"Pada saat ini, sesuai petunjuk Bupati Malra, kami melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinsosda, PUTR dan Dinas Perumahan Pemukiman," ujarnya.
Maka, saat ini tim reaksi cepat (TCR) BPBD Malra bersama tim gabungan yang terdiri dari dinas terkait telah ke lapangan melakukan verifikasi dan pendataan secara langsung pada titik-titik terdampak bencana, diantaranya di Kecamatan Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Barat, dan Kecamatan Hoat Sorbay.
Mochtar mengakui, sebenarnya setelah menerima laporan dari masyarakat pada 22-23 Februari 2022 seharusnya langsung ke lapangan. Hanya saja kondisi Malra pada hari itu cuaca sangat ekstrem, dan adanya peringatan BMKG yang ditindaklanjuti dengan adanya larangan berlayar.
"Sehingga kami harus juga mematuhi peringatan BMKG dan hari ini (Kamis) barulah tim kami dan tim gabungan ke lapangan," katanya.
Terkait langkah yang sudah diambil oleh BPBD terhadap dampak cuaca ekstrem yang melanda Malra, dia menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan baik dari masyarakat, Camat, maupun keterwakilan Anggota DPRD Kei Besar.
Kemudian laporan tersebut dilaporkan secara berjenjang baik kepada Bupati Malra, Sekda dan Kepala BPBD Malra. Seterusnya juga dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, kemudian ke Pusdalop BNPB RI.
"Laporan pendahuluan tersebut yakni berdasarkan dokumentasi kejadian yang menimpa warga berupa bencana alam banjir rob, tanah longsor, maupun angin puting beliung, serta gelombang pasang yang juga menghantam spedboat sehingga terbalik tujuan Banda Eli Mei Besar Utara Timur yang mengakibatkan enam orang meninggal," ujar Mochtar.
Sesuai laporan yang ada, dia memperkirakan akibat bencana tersebut, jumlah kerusakan dialami puluhan rumah, gedung sekolah, talud serta fasilitas umum lainnya sehingga diperkirakan kerugian ratusan juta rupiah.
Jadi, jelas bahwa kondisi luar biasa, maka akan dikeluarkan status darurat oleh Bupati Malra sehingga akan dilakukan perbaikan pada perumahan pemukiman, kemudian fasilitas umum secara berjenjang sesuai anggaran yang tersedia pada APBD maupun pada BPBD dan instansi-instansi terkait.
Setelah tim memverifikasi dan mendata semua kerusakan dan kerugian, maka tim akan menganalisis kerugian kemudian akan dilaporkan lagi kepada Bupati Malra untuk mendapatkan petunjuk dan penanganan lebih lanjut.
Sedangkan, terkait dengan musibah yang dialami kapal cepat tujuan Banda Eli yang menelan korban jiwa enam orang, yang jelas Pemkab Malra akan memberikan bantuan yang dapat mengurangi duka mereka.
"Mencermati kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di Malra dan BMKG sebagai institusi negara sudah mengeluarkan peringatan dini, maka saya harap seluruh masyarakat agar mematuhinya dan mengedepankan keselamatan," tandas Mochtar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022