Tiga dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku menjadi sasaran sosialisasi survei biasa hidup (SBH) tahun 2022 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sosialisasi SBH tahun ini hanya dipusatkan di tiga daerah di Maluku yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan berdampak terhadap pengendalian inflasi dan deflasi," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel Huwae, saat membuka sosialisasi SBH di Ambon, Selasa.
Menurut Semuel sosialisasi tersebut sangat penting dan perlu didukung semua pihak karena ikut berdampak memberikan kontribusi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
Salah satu indikator strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah adalah angka inflasi baik secara nasional maupun kabupaten/kota, yang perhitungannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
"Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil berdampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti penurunan daya beli, keputusan konsumsi atau investasi dan sebagainya," ujarnya.
Dalam upaya pengendalian inflasi tersebut, maka diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah serta instansi terkait melalui Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi daerah (TPID) sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Dia berharap sosialisasi SBH yang dilakukan di tiga daerah tahun 2022 dapat berjalan sesuai jadwal ditetapkan dan menghasilkan pembaharuan terhadap paket komuditas dan diagram timbang (bobot) di Maluku secara keseluruhan.
Dia juga mengharapkan dikungan berbagai pihak baik seluruh OPD lingkup Pemprov Maluku, maupun kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan, termasuk BPS sebagai penyelenggara SBH, sehingga sosialisasi tersebut dapat berjalan lancar.
"Saya minta pimpinan lembaga/instansi sipil, TNI/Polri, Camat di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah dapat membantu melalui imbauan kepada seluruh pegawai/anggota yang ada di wilayah kerjanya, agar dapat menerima kunjungan petugas SBH 2022 serta berpartisipasi aktif mengisi dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar," ujarnya.
Baca juga: BPS: Luas panen padi di Malut capai 7.782 hektar
Baca juga: BPS: Produksi padi di Maluku pada 2021 naik 5,75 persen, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Sosialisasi SBH tahun ini hanya dipusatkan di tiga daerah di Maluku yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan berdampak terhadap pengendalian inflasi dan deflasi," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel Huwae, saat membuka sosialisasi SBH di Ambon, Selasa.
Menurut Semuel sosialisasi tersebut sangat penting dan perlu didukung semua pihak karena ikut berdampak memberikan kontribusi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
Salah satu indikator strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah adalah angka inflasi baik secara nasional maupun kabupaten/kota, yang perhitungannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
"Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil berdampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti penurunan daya beli, keputusan konsumsi atau investasi dan sebagainya," ujarnya.
Dalam upaya pengendalian inflasi tersebut, maka diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah serta instansi terkait melalui Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi daerah (TPID) sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Dia berharap sosialisasi SBH yang dilakukan di tiga daerah tahun 2022 dapat berjalan sesuai jadwal ditetapkan dan menghasilkan pembaharuan terhadap paket komuditas dan diagram timbang (bobot) di Maluku secara keseluruhan.
Dia juga mengharapkan dikungan berbagai pihak baik seluruh OPD lingkup Pemprov Maluku, maupun kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan, termasuk BPS sebagai penyelenggara SBH, sehingga sosialisasi tersebut dapat berjalan lancar.
"Saya minta pimpinan lembaga/instansi sipil, TNI/Polri, Camat di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah dapat membantu melalui imbauan kepada seluruh pegawai/anggota yang ada di wilayah kerjanya, agar dapat menerima kunjungan petugas SBH 2022 serta berpartisipasi aktif mengisi dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar," ujarnya.
Baca juga: BPS: Luas panen padi di Malut capai 7.782 hektar
Baca juga: BPS: Produksi padi di Maluku pada 2021 naik 5,75 persen, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022