Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, meminta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk mendengar keluhan masyarakat pada aspek pelayanan kesehatan karena minim tenaga dokter ahli di fasilitas kesehatan itu.
"DPRD telah mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, dimana telah melakukan pengobatan sejak tahun 2019 atas penyakitnya dan di rujuk ke Ternate, kemudian pada tahun 2022 kembali berobat dan di rujuk ke RS Ternate lagi dengan alasan tidak adanya dokter ahli," kata Ketua komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf di Ternate, Senin.
Dia mengatakan, DPRD telah mendengarkan manajemen RSUD Tobelo pada pekan lalu, terkait dengan keluhan warga terkait dengan pelayanan kesehatan untuk penyakit tertentu pada pasien.
Sahril menyatakan, dengar pendapat meliputi kendala dan persoalan lainnya yang menjadi penyebab belum adanya SDM tenaga ahli yang belum tersedia di RSUD Tobelo.
Sementara itu, Direktur RSUD Tobelo, dr Janta Bony dihubungi secara terpisah menyatakan, dalam upaya perekrutan dan pencarian tenaga ahli kesehatan dengan spesifikasi dokter sudah dilaksanakan, baik melalui media sosial dan pemberitaan melalui media massa.
Hanya saja, fasilitas dan tunjangan lainnya yang belum di matangkan dengan standar penganggaran.
"Sudah kami jelaskan ke DPRD bahwa saat ini kami masih kekurangan delapan dokter ahli dan perekrutan tengah berjalan, tetapi terkendala masalah fasilitas, sebab, fasilitas tempat tinggal dan kendaraan juga harus disediakan agar bisa memenuhi kekurangan dokter di RSUD," ujarnya.
Selain itu, ditanya terkait anggaran baik tunjangan dan gaji dokter yang harus disediakan pemerintah Daerah.
Dirut menambahkan, peningkatan insentif para Nakes saat ini menjadi prioritas, sehingga untuk insentif dan gaji dokter yang nanti direkrut jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga berkisar antara Rp40 juta sampai Rp50 juta.
Sedangkan, untuk Halut sendiri masih di bawah penganggaran tersebut, padahal jika dilihat, Halut memiliki RSUD yang akreditasi paripurna dan juga menjadi RSUD rujukan terpercaya.
"Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Malut, setiap bulan dialokasikan dana sebesar Rp45 juta untuk satu orang dokter dan saat ini kami masih kekurangan 8 dokter. Dan yang sangat dibutuhkan adalah ahli paru dan THT," katanya.
Olehnya itu, menjadi tanggungjawab kami agar nanti diusulkan mengenai anggaran yang dibutuhkan agar menunjang fasilitas dan insentif dokter ahli, dengan begitu bisa menarik minat dokter ahli agar mau bertugas di RSUD Tobelo," ujarnya.
Baca juga: Polda Malut musnahkan ratusan liter miras Cap Tikus di Halmahera Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"DPRD telah mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, dimana telah melakukan pengobatan sejak tahun 2019 atas penyakitnya dan di rujuk ke Ternate, kemudian pada tahun 2022 kembali berobat dan di rujuk ke RS Ternate lagi dengan alasan tidak adanya dokter ahli," kata Ketua komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf di Ternate, Senin.
Dia mengatakan, DPRD telah mendengarkan manajemen RSUD Tobelo pada pekan lalu, terkait dengan keluhan warga terkait dengan pelayanan kesehatan untuk penyakit tertentu pada pasien.
Sahril menyatakan, dengar pendapat meliputi kendala dan persoalan lainnya yang menjadi penyebab belum adanya SDM tenaga ahli yang belum tersedia di RSUD Tobelo.
Sementara itu, Direktur RSUD Tobelo, dr Janta Bony dihubungi secara terpisah menyatakan, dalam upaya perekrutan dan pencarian tenaga ahli kesehatan dengan spesifikasi dokter sudah dilaksanakan, baik melalui media sosial dan pemberitaan melalui media massa.
Hanya saja, fasilitas dan tunjangan lainnya yang belum di matangkan dengan standar penganggaran.
"Sudah kami jelaskan ke DPRD bahwa saat ini kami masih kekurangan delapan dokter ahli dan perekrutan tengah berjalan, tetapi terkendala masalah fasilitas, sebab, fasilitas tempat tinggal dan kendaraan juga harus disediakan agar bisa memenuhi kekurangan dokter di RSUD," ujarnya.
Selain itu, ditanya terkait anggaran baik tunjangan dan gaji dokter yang harus disediakan pemerintah Daerah.
Dirut menambahkan, peningkatan insentif para Nakes saat ini menjadi prioritas, sehingga untuk insentif dan gaji dokter yang nanti direkrut jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga berkisar antara Rp40 juta sampai Rp50 juta.
Sedangkan, untuk Halut sendiri masih di bawah penganggaran tersebut, padahal jika dilihat, Halut memiliki RSUD yang akreditasi paripurna dan juga menjadi RSUD rujukan terpercaya.
"Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Malut, setiap bulan dialokasikan dana sebesar Rp45 juta untuk satu orang dokter dan saat ini kami masih kekurangan 8 dokter. Dan yang sangat dibutuhkan adalah ahli paru dan THT," katanya.
Olehnya itu, menjadi tanggungjawab kami agar nanti diusulkan mengenai anggaran yang dibutuhkan agar menunjang fasilitas dan insentif dokter ahli, dengan begitu bisa menarik minat dokter ahli agar mau bertugas di RSUD Tobelo," ujarnya.
Baca juga: Polda Malut musnahkan ratusan liter miras Cap Tikus di Halmahera Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022