Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara mencatat 11.031 dari 12.762 atau 86 persen dari jumlah keluarga yang tercatat dalam Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) di Kabupaten Halmahera Timur berisiko stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Renta Rego saat dihubungi, Sabtu mengatakan BKKBN terus mengawal pelaksanaan pemutahiran PK-21 tahun 2022 yang akan menjadi basis intervensi untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Haltim maupun daerah lainnya di Malut.
"Tim pendata telah melakukan pemutakhiran dengan berkunjung langsung dari rumah ke rumah. Bertemu langsung door to door untuk menjaga validitas data yang dihasilkan," kata Renta Rego.
hBaca juga: TNI AD gelar "Serbuan Stunting" di Saumlaki Maluku, begini penjelasannya
Perempuan paruh baya ini selanjutnya mengatakan bahwa kader pendata memiliki semangat yang tinggi, meskipun pelaksanaan menghadapi cuaca ekstrem dan menyeberangi lautan.
"Walaupun Malut ini kondisi geografis pulau-pulau, namun tim pendata punya semangat yang tinggi. Apalagi saat ini menghadapi cuaca anomali dan ombak yang tinggi, tetapi tetap semangat. Karena itu kami optimis data PK-21 ini bisa dimutakhirkan sesuai target waktu,” ujar Renta Rego.
Sedangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malut menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Halmahera Timur pada 2020 sebesar 35% dan pada 2021 meningkat menjadi 68%.
Tim Pemutakhiran hasil (PK-21) dari BKKBN saat ini tengah melakukan upaya pemutakhiran dengan mengunjungi wilayah-wilayah terpencil. Hasil pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini selanjutnya digunakan sebagai sasaran percepatan penurunan prevalensi stunting dan juga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Adapun tim pemutakhiran PK-21 tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Timur dipimpin Koordinator Adpin BKKBN Maluku Utara Jubair Manggis dan Sub Koordinator Data dan Informasi Dian Windriyanti.
Monitoring Pemutakhiran PK 22 dilaksanakan pada 3 Desa Lokus Stunting dengan Metode Smartphone yaitu pada Desa Soagimalaha, Soasangaji dan maba Sangaji dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 348 dan juga merupakan jumlah Kepala keluarga yang menjadi target Pemutakhiran PK 22 dengan Metode Smartphone.
Baca juga: Wapres minta stunting jadi materi dakwah para dai
Data sementara menunjukan bahwa jumlah kepala keluarga yang sudah terinput pada Aplikasi PK 22 adalah sebanyak 159 Kepala Keluarga atau 45,69%.
Setelah dilakukan monitor dan pertemuan dengan pendataan, ditemukan beberapa kendala antara lain, pada desa Maba Sangaji, Kader pendata tidak dapat melakukan Pendataan dikarenakan data server dan data lokasi yang ada di aplikasi Pendataan PK 22 tidak sesuai jumlahnya, sehingga data keluarga yang akan dimutakhirkan tidak muncul di Menu daftar keluarga, hal ini sudah dilakukan penanganan cepat oleh Tim yang melakukan monitor dan telah dilakukan refresh aplikasi sehingga data lokal dan data server telah sinkron.
Kendala lainnya yang didapatkan di lapangan adalah ditemukan RT yang tidak menjadi lokus Pemutakhiran tetapi telah dilakukan pendataan oleh kader pendata dikarenakan Kepala Keluarga dan RT tersebut muncul pada Menu Daftar Keluarga, sebagai contoh Desa Soagimalaha yang menjadi Lokus di RT 1 dan RT 2 dengan Jumlah kepala Keluarga sebanyak 140, namun user kader di RT yang bukan Lokus Pemutakhiran diaktifkan oleh Manajer Data, maka kader pada RT tersebut juga melakukan Pendataan.
Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh tim yang berada di lapangan dengan melibatkan Kader yang wilayahnya tidak masuk dalam lokus dapat membantu pendataan dengan menggunakan user kader yang masuk dalam lokus pendataan, dengan demikian proses pendataan juga dapat terselesaikan lebih cepat.
Baca juga: ASN eselon 2 dan 3 jadi orang tua asuh anak stunting di Ambon, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Renta Rego saat dihubungi, Sabtu mengatakan BKKBN terus mengawal pelaksanaan pemutahiran PK-21 tahun 2022 yang akan menjadi basis intervensi untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Haltim maupun daerah lainnya di Malut.
"Tim pendata telah melakukan pemutakhiran dengan berkunjung langsung dari rumah ke rumah. Bertemu langsung door to door untuk menjaga validitas data yang dihasilkan," kata Renta Rego.
hBaca juga: TNI AD gelar "Serbuan Stunting" di Saumlaki Maluku, begini penjelasannya
Perempuan paruh baya ini selanjutnya mengatakan bahwa kader pendata memiliki semangat yang tinggi, meskipun pelaksanaan menghadapi cuaca ekstrem dan menyeberangi lautan.
"Walaupun Malut ini kondisi geografis pulau-pulau, namun tim pendata punya semangat yang tinggi. Apalagi saat ini menghadapi cuaca anomali dan ombak yang tinggi, tetapi tetap semangat. Karena itu kami optimis data PK-21 ini bisa dimutakhirkan sesuai target waktu,” ujar Renta Rego.
Sedangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malut menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Halmahera Timur pada 2020 sebesar 35% dan pada 2021 meningkat menjadi 68%.
Tim Pemutakhiran hasil (PK-21) dari BKKBN saat ini tengah melakukan upaya pemutakhiran dengan mengunjungi wilayah-wilayah terpencil. Hasil pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini selanjutnya digunakan sebagai sasaran percepatan penurunan prevalensi stunting dan juga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Adapun tim pemutakhiran PK-21 tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Timur dipimpin Koordinator Adpin BKKBN Maluku Utara Jubair Manggis dan Sub Koordinator Data dan Informasi Dian Windriyanti.
Monitoring Pemutakhiran PK 22 dilaksanakan pada 3 Desa Lokus Stunting dengan Metode Smartphone yaitu pada Desa Soagimalaha, Soasangaji dan maba Sangaji dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 348 dan juga merupakan jumlah Kepala keluarga yang menjadi target Pemutakhiran PK 22 dengan Metode Smartphone.
Baca juga: Wapres minta stunting jadi materi dakwah para dai
Data sementara menunjukan bahwa jumlah kepala keluarga yang sudah terinput pada Aplikasi PK 22 adalah sebanyak 159 Kepala Keluarga atau 45,69%.
Setelah dilakukan monitor dan pertemuan dengan pendataan, ditemukan beberapa kendala antara lain, pada desa Maba Sangaji, Kader pendata tidak dapat melakukan Pendataan dikarenakan data server dan data lokasi yang ada di aplikasi Pendataan PK 22 tidak sesuai jumlahnya, sehingga data keluarga yang akan dimutakhirkan tidak muncul di Menu daftar keluarga, hal ini sudah dilakukan penanganan cepat oleh Tim yang melakukan monitor dan telah dilakukan refresh aplikasi sehingga data lokal dan data server telah sinkron.
Kendala lainnya yang didapatkan di lapangan adalah ditemukan RT yang tidak menjadi lokus Pemutakhiran tetapi telah dilakukan pendataan oleh kader pendata dikarenakan Kepala Keluarga dan RT tersebut muncul pada Menu Daftar Keluarga, sebagai contoh Desa Soagimalaha yang menjadi Lokus di RT 1 dan RT 2 dengan Jumlah kepala Keluarga sebanyak 140, namun user kader di RT yang bukan Lokus Pemutakhiran diaktifkan oleh Manajer Data, maka kader pada RT tersebut juga melakukan Pendataan.
Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh tim yang berada di lapangan dengan melibatkan Kader yang wilayahnya tidak masuk dalam lokus dapat membantu pendataan dengan menggunakan user kader yang masuk dalam lokus pendataan, dengan demikian proses pendataan juga dapat terselesaikan lebih cepat.
Baca juga: ASN eselon 2 dan 3 jadi orang tua asuh anak stunting di Ambon, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022