Enam daerah di Provinsi Maluku terdiri atas lima kabupaten dan satu kota menerima penghargaan daerah berstatus Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ambon Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf di Ambon, Selasa yang mengikuti jalannya acara penyerahan Universal Health Coverage (UHC) secara daring mengapresiasi enam daerah yang memperoleh penghargaan tersebut.
Enam daerah di Maluku tersebut yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Tual yang merupakan bagian 22 provinsi dan 334 daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang menerima UHC.
Penyerahan UHC diberikan langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan didampingi oleh Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS -Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Kesehatan Nasional yang berlangsung di Balai Sudirman Jakarta, Selasa.
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022 salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota adalah target mendorong RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindung kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS sebanyak 252.1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia .
"Kemudian lima daerah lainnya kita akan terus melakukan pendekatan, dan dukungan dalam hal sosialisasi, apalagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara di Provinsi Maluku ini selalu mendukung pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan yang terus mendorong," ujarnya.
Sebenarnya yang paling penting adalah kebijakan anggaran, hal ini yang paling penting sehingga khususnya pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau belum mengintegrasikan program dalam jaminan kesehatan ini juga bisa mencapai 95 persen seperti yang sudah dicapai oleh enam daerah yang sudah menerima penghargaan UHC.
Sementara untuk Provinsi Maluku secara keseluruhan sudah mencapai 93,86 persen, dan berharap tahun depan sudah bisa menerima penghargaan UHC tersebut.
Enam Kabupaten Kota Provinsi Maluku yang telah mencapai angka mendekati UHC dengan rata-rata perolehan sebesar 95 persen.
Kabupaten SBB tercatat memiliki jumlah peserta JKN terbanyak dengan angka 207.138 peserta, SBT 147,110 peserta, Buru 140.668 peserta, MBD 89.172 peserta, Kota Tual dengan 88.893 peserta, Buru Selatan dengan 75.637 peserta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ambon Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf di Ambon, Selasa yang mengikuti jalannya acara penyerahan Universal Health Coverage (UHC) secara daring mengapresiasi enam daerah yang memperoleh penghargaan tersebut.
Enam daerah di Maluku tersebut yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Tual yang merupakan bagian 22 provinsi dan 334 daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang menerima UHC.
Penyerahan UHC diberikan langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan didampingi oleh Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS -Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Kesehatan Nasional yang berlangsung di Balai Sudirman Jakarta, Selasa.
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022 salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota adalah target mendorong RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindung kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS sebanyak 252.1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia .
"Kemudian lima daerah lainnya kita akan terus melakukan pendekatan, dan dukungan dalam hal sosialisasi, apalagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara di Provinsi Maluku ini selalu mendukung pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan yang terus mendorong," ujarnya.
Sebenarnya yang paling penting adalah kebijakan anggaran, hal ini yang paling penting sehingga khususnya pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau belum mengintegrasikan program dalam jaminan kesehatan ini juga bisa mencapai 95 persen seperti yang sudah dicapai oleh enam daerah yang sudah menerima penghargaan UHC.
Sementara untuk Provinsi Maluku secara keseluruhan sudah mencapai 93,86 persen, dan berharap tahun depan sudah bisa menerima penghargaan UHC tersebut.
Enam Kabupaten Kota Provinsi Maluku yang telah mencapai angka mendekati UHC dengan rata-rata perolehan sebesar 95 persen.
Kabupaten SBB tercatat memiliki jumlah peserta JKN terbanyak dengan angka 207.138 peserta, SBT 147,110 peserta, Buru 140.668 peserta, MBD 89.172 peserta, Kota Tual dengan 88.893 peserta, Buru Selatan dengan 75.637 peserta.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023