Gubernur Maluku Murad Ismail berharap forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Maluku bisa memberikan solusi dan mempermudah masalah administrasi pencatatan sipil di provinsi itu.
"Forum ini mengharuskan kita semua agar mampu menyusun program atau kegiatan yang sesuai dengan target dan dapat menjawab semua persoalan pada masing masing wilayah kerja kita," ujar Gubernur Murad Ismail yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mustafa Sangadji di Ambon, Rabu.
Menurut dia digelarnya forum tersebut juga merupakan momen untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, pemecahan permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) antara provinsi dan kabupaten dan kota
"Kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang faktual dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini," ucapnya.
Permasalahan yang dimaksud disini adalah bagaimana dinas terkait dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan memudahkan sistem yang ada.
Termasuk di dalamnya pembuatan KTP elektronik hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mustafa Sangadji (Antara/DedyAzis)
Pasalnya kata dia, pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Karena terkait dengan kepastian hukum terhadap status kependudukan atau warga negara seseorang, implikasi dan relasinya mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, kartu tanda penduduk, mutasi domisili kependudukan.
"Untuk itu saya mengharapkan lewat forum ini dapat menjawab permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota di Maluku, serta mampu mendorong kita semua agar secara cermat mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, yang nantinya dapat menjadi acuan dan standar penyusunan program atau kegiatan pada tahun-tahun mendatang," imbaunya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku, Dewi Pattimahu menjelaskan, forum OPD ini untuk mewujudkan suatu sistem penataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk serta keluarga berencana yang lebih baik dengan menyinkronkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
"Perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten dan kota se-Maluku, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku serta OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku," kata Dewi.
Turut hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zanariah, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Adel Trilius, dan Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bappeda Provinsi Maluku, Liberty Lewerissa.
