Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah meminta sejumlah instansi terkait di Maluku agar berkontribusi untuk menekan inflasi di daerah itu.
"Untuk Dinas Ketahanan Pangan agar segera dibuat pedoman instrumen atau dashboard sistem informasi yang berbasis digitalisasi," ujar Hadi basalamah di Ambon, Rabu.
Basalamah menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi teknis TPID Maluku di Ambon.
Menurutnya hal itu guna memberikan informasi kepada publik agar dapat merespon kerja-kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan sistem informasi harga yang dipasang di pasar sebagai bentuk edukasi kepada konsumen dengan proyek percontohan pada Pasar Mardika.
“Menyikapi cuaca ekstrem sesuai penyampaian dari BMKG, maka harus ada antisipasi terhadap jalur transportasi, dan untuk biro ekonomi akan membuat surat edaran kepada Bupati Walikota untuk Langkah-langkah, penanganan komprehensif, bagaimana bila putusnya jalur logistik, dan cara mengatasinya. Saya berharap ada posko pengendalian cuaca ekstrem di Dinas Ketahanan Pangan dan wajib dilaporkan secara terus menerus," kata dia menjelaskan.
Selain itu untuk pihak Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diminta agar segera melakukan kajian percepatan transformasi dari konsumsi minyak tanah menuju elpiji tiga kilo gram.
“Kemudian untuk Pelindo saya harap bisa mendorong percepatan proses bongkar muat bahan pokok mohon dan bisa menjadi prioritas agar cepat sampai di masyarakat dan tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan," pintanya.
Tak hanya itu menurutnya pihak Bulog juga harus memberikan data per pekan terkait jumlah distribusi, dan setiap melakukan operasi pasar tetap melibatkan TPID, sehingga sasaran target akan dapat tercapai.
“Untuk itu Kepala Dinas Perdagangan, segera komunikasi dengan pemkot Ambon, bahwa kita membutuhkan kios pengendali sebagai representasi untuk menstabilkan harga, dengan tetap tidak mengganggu pedagang,” ujarnya.
Sementara untuk PLN, Basalamah berharap agar daya dioptimalkan utamanya pada daerah yang berhubungan dengan program satu OPD satu desa, yang salah satu programnya yakni Maluku Terang, agar Maluku tidak lagi bermasalah dengan listrik.
Untuk memastikan keamanan dan asistensi serta resistensi program, Basalamah meminta Kejati, Polda dan TNI juga turut berkontribusi agar prosedur dan mekanisme bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum.
Sebelumnya Sebelumnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat angka inflasi di provinsi itu pada Mei 2023 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi inflasi bulanan gabungan di Maluku pada Mei 2023 tercatat sebesar 0,85 persen, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan April yang hanya 0,30 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Rawindra Ardiansah.
Menurut dia realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Mei 2023 juga lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 0,09 persen.
Dia mengatakan, tekanan harga yang terjadi utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan tingkat inflasi 2,95 persen serta andil sebesar 0,93 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Untuk Dinas Ketahanan Pangan agar segera dibuat pedoman instrumen atau dashboard sistem informasi yang berbasis digitalisasi," ujar Hadi basalamah di Ambon, Rabu.
Basalamah menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi teknis TPID Maluku di Ambon.
Menurutnya hal itu guna memberikan informasi kepada publik agar dapat merespon kerja-kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan sistem informasi harga yang dipasang di pasar sebagai bentuk edukasi kepada konsumen dengan proyek percontohan pada Pasar Mardika.
“Menyikapi cuaca ekstrem sesuai penyampaian dari BMKG, maka harus ada antisipasi terhadap jalur transportasi, dan untuk biro ekonomi akan membuat surat edaran kepada Bupati Walikota untuk Langkah-langkah, penanganan komprehensif, bagaimana bila putusnya jalur logistik, dan cara mengatasinya. Saya berharap ada posko pengendalian cuaca ekstrem di Dinas Ketahanan Pangan dan wajib dilaporkan secara terus menerus," kata dia menjelaskan.
Selain itu untuk pihak Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diminta agar segera melakukan kajian percepatan transformasi dari konsumsi minyak tanah menuju elpiji tiga kilo gram.
“Kemudian untuk Pelindo saya harap bisa mendorong percepatan proses bongkar muat bahan pokok mohon dan bisa menjadi prioritas agar cepat sampai di masyarakat dan tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan," pintanya.
Tak hanya itu menurutnya pihak Bulog juga harus memberikan data per pekan terkait jumlah distribusi, dan setiap melakukan operasi pasar tetap melibatkan TPID, sehingga sasaran target akan dapat tercapai.
“Untuk itu Kepala Dinas Perdagangan, segera komunikasi dengan pemkot Ambon, bahwa kita membutuhkan kios pengendali sebagai representasi untuk menstabilkan harga, dengan tetap tidak mengganggu pedagang,” ujarnya.
Sementara untuk PLN, Basalamah berharap agar daya dioptimalkan utamanya pada daerah yang berhubungan dengan program satu OPD satu desa, yang salah satu programnya yakni Maluku Terang, agar Maluku tidak lagi bermasalah dengan listrik.
Untuk memastikan keamanan dan asistensi serta resistensi program, Basalamah meminta Kejati, Polda dan TNI juga turut berkontribusi agar prosedur dan mekanisme bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum.
Sebelumnya Sebelumnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat angka inflasi di provinsi itu pada Mei 2023 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi inflasi bulanan gabungan di Maluku pada Mei 2023 tercatat sebesar 0,85 persen, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan April yang hanya 0,30 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Rawindra Ardiansah.
Menurut dia realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Mei 2023 juga lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 0,09 persen.
Dia mengatakan, tekanan harga yang terjadi utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan tingkat inflasi 2,95 persen serta andil sebesar 0,93 persen.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023