Ambon (ANTARA) - Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku mengemukakan pentingnya neraca produksi dan neraca pangan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku untuk mengendalikan inflasi di provinsi itu.
“Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memiliki neraca produksi yang komprehensif, di dalamnya berisikan faktor-faktor musim, baik di tingkat onfarm yang berbasis pertanian, maupun perikanan dan OPD lain yang berbasis sektoral, hal ini diperlukan dalam rangka sistem peringatan dini," ujar Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakan Basalamah saat memimpin rapat koordinasi terkait tugas- teknis TPID Maluku menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 258 Tahun 2023 tertanggal 6 Maret 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, Basalamah juga mengatakan, bahwa TPID juga wajib memiliki neraca pangan yang terbaru berdasarkan stok yang dimiliki per hari, mengingat setiap minggu akan dilakukan rapat pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri.
“Untuk itu kita mohon inspektorat untuk juga melakukan asistensi terhadap OPD, karena hal ini adalah bagian dari Indikator performa yang diperintahkan oleh Presiden dan diteruskan oleh Gubernur, untuk pengendalian inflasi," ucapnya.
Dengan begitu diharapkan neraca pangan dapat dipersiapkan dalam waktu dekat sebagai landasan atau representasi data yang dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan.
"Karena kita mau melihat kondisi dalam satu atau dua bulan ke depan, yang tentunya berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal," kata dia.
Basalamah juga menegaskan, perlunya pengawasan intensif untuk turun ke lapangan dan bekerja sama antar daerah sebagai bentuk intervensi yang sifatnya sementara jika terjadi defisit.
“Selain itu manajemen supply chain menjadi penting, dan saya minta Dinas Perhubungan bisa menjalankan tugas dengan baik, karena ada kebijakan pusat yang melakukan subsidi terhadap biaya transportasi dan dampak dari harga tiket," tandasnya.
Sebelumnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat angka inflasi di provinsi itu pada Mei 2023 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi inflasi bulanan gabungan di Maluku pada Mei 2023 tercatat sebesar 0,85 persen, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan April yang hanya 0,30 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Rawindra Ardiansah.
Menurut dia realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Mei 2023 juga lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 0,09 persen.
Dia mengatakan, tekanan harga yang terjadi utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan tingkat inflasi 2,95 persen serta andil sebesar 0,93 persen.
