Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku mengusulkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk menyewa rumah singgah guna mengatasi gelandangan dan pengemis.
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mengatakan, penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Ambon memang sulit dilakukan karena Dinsos sendiri belum punya rumah singgah.
“Kalau sekiranya itu belum bisa karena pertimbangan keuangan daerah, bisa diusulkan sewa bangunan untuk dijadikan rumah singgah. Tapi harus bergandeng tangan dengan SatPol PP supaya melakukan operasi serta melakukan identifikasi dahulu terhadap gelandangan dan gepeng ini,” kata Latupono, di Ambon, Selasa.
Menurutnya, rumah singgah itu penting sebagai sarana untuk menampung dan memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis yang terkena razia.
"Masalahnya tidak ada rumah singgah. Kalau masalahnya disitu, maka harus diusulkan," ujarnya.
Ia juga menyarankan, Dinas Sosial bisa mengusulkan penyediaan rumah singgah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau juga di APBD Perubahan.
Selain itu, Dinsos juga bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam mengatasi gelandangan dan pengemis. Kalau Pemprov punya rumah singgah atau panti yang belum terisi, bisa dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara.
"Gelandangan ini juga mengganggu kenyamanan warga. Sejauh ini Dinsos sepertinya belum mengusulkan penyediaan rumah singgah. Kalau ada, akan kita lihat bersama, mengingat kondisi keuangan pemkot belum stabil," ungkapnya.
Ia menambahkan, penanganan gelandangan dan pengemis ini bisa dilakukan dengan operasi terlebih dahulu, untuk mengetahui mana gelandangan asal Kota Ambon dan tidak.
"Razia serta identifikasi gelandangan dan pengemis sebaiknya dilakuka dulu, karena banyak juga yang berasal dari daerah lain. Jadi kalau ketemu dipilah-pilah apabila mereka bukan dari Ambon, ya harus dipulangkan ke daerah asalnya agar tidak membebani pemerintah kota," tandasnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023