Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon, Febby Maail menyatakan, nelayan tradisional di Ambon masih menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
"Nelayan tradisional di Ambon masih menggunakan BBM nonsubsidi, mengingat hampir seluruh mesin perahu nelayan nonsolar atau menggunakan bahan bakar jenis pertalite, karena belum ada kuota khusus BBM subsidi bagi nelayan," katanya di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, penggunaan energi nelayan merupakan kewenangan Kementerian ESDM yang dilimpahkan ke tingkat provinsi, tetapi implementasi BBM subsidi ke kabupaten kota belum diterapkan.
BBM subsidi nelayan di luar kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa menggunakan kebijakan untuk mengatur Pertamina.
Baca juga: DKP Ambon galakkan gemar makan ikan pada pelajar untuk cegah stunting
"Tetapi dengan norma dan tata pemasaran Pertamina kita dapat memahami, sehingga dapat ditindaklanjuti ke nelayan terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
Tetapi di lain sisi, BBM mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas usaha perikanan, dimana biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70 persen dari biaya operasional.
Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi nelayan.
Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantu nelayan dan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhan dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat.
Baca juga: DKP Ambon dorong pelaku usaha perikanan miliki NIB dan Kusuka
Febby mengakui, sejumlah nelayan menyampaikan permintaan agar DKP memberikan surat keterangan untuk membeli BBM jenis solar di SPBU.
"Prinsipnya kita sangat mendukung, tetapi kita harus konfirmasi ke Pertamina apakah dengan dasar surat keterangan itu nelayan bisa membeli minyak menggunakan jerigen atau tidak," katanya.
Nelayan tradisional katanya, membeli BBM bukan menggunakan kapal tetapi dengan jerigen sesuai kebutuhan.
"Karena itu ke depan, kita akan koordinasikan terkait tata kelola terutama keamanan, sehingga nantinya kita akan sosialisasikan ke nelayan terkait standar keselamatan pembelian BBM subsidi,," katanya.
Para nelayan dalam membeli BBM bersubsidi wajib menggunakan sistem rekomendasi dari DKP, tetapi sekarang dengan memakai Kartu Kusuka maka nelayan boleh mendapatkan BBM bersubsidi
Baca juga: DKP - Balai Budidaya Ambon salurkan bantuan keramba jaring apung
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Nelayan tradisional di Ambon masih menggunakan BBM nonsubsidi, mengingat hampir seluruh mesin perahu nelayan nonsolar atau menggunakan bahan bakar jenis pertalite, karena belum ada kuota khusus BBM subsidi bagi nelayan," katanya di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, penggunaan energi nelayan merupakan kewenangan Kementerian ESDM yang dilimpahkan ke tingkat provinsi, tetapi implementasi BBM subsidi ke kabupaten kota belum diterapkan.
BBM subsidi nelayan di luar kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa menggunakan kebijakan untuk mengatur Pertamina.
Baca juga: DKP Ambon galakkan gemar makan ikan pada pelajar untuk cegah stunting
"Tetapi dengan norma dan tata pemasaran Pertamina kita dapat memahami, sehingga dapat ditindaklanjuti ke nelayan terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
Tetapi di lain sisi, BBM mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas usaha perikanan, dimana biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70 persen dari biaya operasional.
Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi nelayan.
Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantu nelayan dan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhan dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat.
Baca juga: DKP Ambon dorong pelaku usaha perikanan miliki NIB dan Kusuka
Febby mengakui, sejumlah nelayan menyampaikan permintaan agar DKP memberikan surat keterangan untuk membeli BBM jenis solar di SPBU.
"Prinsipnya kita sangat mendukung, tetapi kita harus konfirmasi ke Pertamina apakah dengan dasar surat keterangan itu nelayan bisa membeli minyak menggunakan jerigen atau tidak," katanya.
Nelayan tradisional katanya, membeli BBM bukan menggunakan kapal tetapi dengan jerigen sesuai kebutuhan.
"Karena itu ke depan, kita akan koordinasikan terkait tata kelola terutama keamanan, sehingga nantinya kita akan sosialisasikan ke nelayan terkait standar keselamatan pembelian BBM subsidi,," katanya.
Para nelayan dalam membeli BBM bersubsidi wajib menggunakan sistem rekomendasi dari DKP, tetapi sekarang dengan memakai Kartu Kusuka maka nelayan boleh mendapatkan BBM bersubsidi
Baca juga: DKP - Balai Budidaya Ambon salurkan bantuan keramba jaring apung
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023