Ambon (ANTARA) - Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty meminta pemerintah untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan di Maluku untuk mendukung aktivitas perikanan yang merupakan tulang punggung perekonomian di wilayah tersebut.
“Persoalan dasar nelayan yang selama ini mereka rasakan adalah BBM subsidi untuk nelayan. Jadi seperti Pertalite, itu kan murah tapi tidak diperuntukkan khusus bagi nelayan. Jadi mau tidak mau, mereka akhirnya membeli bahan bakar yang harganya tidak sebanding dengan kemampuan mereka,” kata Saadiah di Ambon, Selasa .
Hal ini disampaikan saat melakukan pertemuan bersama warga nelayan di Kampung Nelayan, Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Ambon.
Saadiah menekankan, ketersediaan BBM yang memadai sangat krusial bagi nelayan untuk melaut dan mengoptimalkan hasil tangkapan mereka.
Dia mengungkapkan banyak nelayan di Maluku mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM, yang berdampak pada produktivitas mereka.
"BBM adalah kebutuhan dasar bagi nelayan untuk bisa melaut. Kelangkaan dan tingginya harga BBM seringkali menjadi kendala utama yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan BBM yang cukup dan terjangkau bagi nelayan di Maluku," ujarnya.
Saadiah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah distribusi BBM.
Dia menyarankan adanya program khusus yang mengalokasikan BBM bersubsidi bagi nelayan, serta peningkatan infrastruktur distribusi BBM di kawasan pesisir.
"Diperlukan kebijakan yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan BBM sampai ke tangan nelayan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, infrastruktur distribusi BBM harus ditingkatkan agar pasokan dapat berjalan lancar tanpa hambatan," katanya.
Dalam kunjungannya itu, Saadiah berdialog langsung dengan para nelayan dan mendengar berbagai tantangan yang mereka hadapi.
Para nelayan mengungkapkan bahwa selain BBM, mereka juga membutuhkan dukungan berupa peralatan tangkap modern dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.
"Masalah BBM ini harus segera diselesaikan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan berupa peralatan tangkap dan pelatihan agar nelayan bisa meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan mereka," jelas Saadiah.
Saadiah berharap, dengan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah, nelayan di Maluku dapat bekerja lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan nelayan di parlemen dan memastikan bahwa kebijakan yang berpihak pada mereka dapat terealisasikan.
“Harus ada pembaharuan bagi nelayan ini, bukan saja di Ambon tapi seluruh daerah di Maluku. Jadi infrastruktur kelautan dibangun. Dan saya tetap akan mengusulkan kepada pemerintah dan tentunya ini butuh proses,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon Febrien Maail menyatakan, nelayan tradisional di Ambon masih menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
"Nelayan tradisional di Ambon masih menggunakan BBM nonsubsidi, mengingat hampir seluruh mesin perahu nelayan nonsolar atau menggunakan bahan bakar jenis pertalite, karena belum ada kuota khusus BBM subsidi bagi nelayan," katanya.
Ia mengatakan, penggunaan energi nelayan merupakan kewenangan Kementerian ESDM yang dilimpahkan ke tingkat provinsi, tetapi implementasi BBM subsidi ke kabupaten kota belum diterapkan.
BBM subsidi nelayan di luar kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa menggunakan kebijakan untuk mengatur Pertamina.
"Tetapi dengan norma dan tata pemasaran Pertamina kita dapat memahami, sehingga dapat ditindaklanjuti ke nelayan terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
