Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah berkoordinasi dengan Sekda, Inspektorat; Bappeda dan DPKAD agar gaji guru honor daerah diusulkan dapat direalisasikan pembayarannya pada Desember 2023.
Kepala Disdikbud Malut, Imran Yakub di Ternate, Sabtu mengatakan jumlah guru honorer sesuai data yang pernah dibayarkan untuk dua bulan gaji sebelumnya dan data yang ada semuanya murni guru honorer daerah dan tidak termasuk guru honorer yang di bayar melalui dana BOBS.
Seperti diketahui, guru tenaga honorer yang belum terbayar gajinya sebanyak 1.652 orang tersebar di 10 kabupaten/kota wilayah Malut dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp31 miliar dialokasikan melalui APBD-Perubahan.
Untuk Pendapatan seorang guru honorer setiap bulan, belum dapat memberikan jaminan bagi kebutuhan hidup , apalagi menunggak hak hak mereka selama 10 bulan, bagaimana tanggung mereka terhadap keluarga.
Menurut Imran, guru sangat berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebaliknya, pemerintah daerah harus menaruh perhatian terhadap hak hak mereka, karena dalam keseharian mereka kerja hanya untuk memberikan pengetahuan ilmu terhadap anak anak di sekolah .
"Tugas guru merupakan suatu pekerjaan yang mulia , karrna guru memegang peran penting dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian, ketrampilan dan pengetahuan anak," katanya.
Untuk itu, pihaknya akan membantu persiapkan anak-anak untuk hidup dan menghadapi tantangan masa depan, sehingga guru dapat dikatakan sebagai orang yang sangat berjasa setelah orang tua.
Sementara itu, Kepala DPKAD Pemprov Malut, Ahmad Purbaya ketika dikonfirmasi terpisah menyatakan, untuk pembayaran gaji bagi honorer guru akan diberikan setelah transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sector pertambangan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp150 miliar dikucurkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Kepala Disdikbud Malut, Imran Yakub di Ternate, Sabtu mengatakan jumlah guru honorer sesuai data yang pernah dibayarkan untuk dua bulan gaji sebelumnya dan data yang ada semuanya murni guru honorer daerah dan tidak termasuk guru honorer yang di bayar melalui dana BOBS.
Seperti diketahui, guru tenaga honorer yang belum terbayar gajinya sebanyak 1.652 orang tersebar di 10 kabupaten/kota wilayah Malut dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp31 miliar dialokasikan melalui APBD-Perubahan.
Untuk Pendapatan seorang guru honorer setiap bulan, belum dapat memberikan jaminan bagi kebutuhan hidup , apalagi menunggak hak hak mereka selama 10 bulan, bagaimana tanggung mereka terhadap keluarga.
Menurut Imran, guru sangat berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebaliknya, pemerintah daerah harus menaruh perhatian terhadap hak hak mereka, karena dalam keseharian mereka kerja hanya untuk memberikan pengetahuan ilmu terhadap anak anak di sekolah .
"Tugas guru merupakan suatu pekerjaan yang mulia , karrna guru memegang peran penting dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian, ketrampilan dan pengetahuan anak," katanya.
Untuk itu, pihaknya akan membantu persiapkan anak-anak untuk hidup dan menghadapi tantangan masa depan, sehingga guru dapat dikatakan sebagai orang yang sangat berjasa setelah orang tua.
Sementara itu, Kepala DPKAD Pemprov Malut, Ahmad Purbaya ketika dikonfirmasi terpisah menyatakan, untuk pembayaran gaji bagi honorer guru akan diberikan setelah transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sector pertambangan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp150 miliar dikucurkan.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023