Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta kabupaten dan kota di daerah itu untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar.
"Pemerintah melakukan segala upaya dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, melalui perbaikan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik, penyediaan kapasitas dan kualitas fasilitas belajar mengajar yang memadai," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi tentang capaian implementasi kebijakan merdeka belajar dalam upaya pemerataan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Maluku.
Dirinya mengatakan, berdasarkan data Hasil Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk Provinsi Maluku masih sangat rendah, berkisar pada angka 34,82, terutama untuk indikator literasi, numerasi dan karakter.
“Untuk menjawab permasalahan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif dan optimal, maka Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Sadali.
Baca juga: Pemprov Maluku ganti tanaman warga yang rusak terdampak banjir Waiheru
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan hal ini dikarenakan semakin rendah dan biasnya capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar, menunjukkan semakin rendahnya kualitas intervensi daerah.
“Olehnya itu, kami meminta kepada seluruh daerah, terutama kepada dinas pendidikan, agar alokasi dan penggunaan "Specific Grant" Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan, lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja SPM," katanya.
Sadali menegaskan khususnya peningkatan mutu pelayanan dasar, yaitu literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang menjadi permasalahan utama pada satuan pendidikan yang ada di wilayah Maluku dan tidak lupa juga yang paling penting peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu hasil belajar pada tahun 2025.
Hadir pada kesempatan itu, bupati/wali kota se-Maluku, Bunda Paud Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang membidangi Pendidikan, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Akademisi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat, serta Kepala Balai, Guru, dan Mitra Kerja Pendidikan di Maluku.
Baca juga: Pemprov Maluku tingkatkan peran Posyandu untuk bangun SDM sejak dini
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024