Jakarta (Antara Maluku) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Wakil Presiden melaporkan hasil rapat kabinet untuk mencari solusi pro rakyat atas kenaikan harga Elpiji 12 kg di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu.
Hal itu, menurut serangkaian pernyataan Presiden yang diunggah di akun jejaring twitter @SBYudhoyono, merupakan tindak lanjut atas upaya untuk merespon keresahan masyarakat.
"Kemarin saya instruksikan Wapres pimpin Rapat Kabinet untuk carikan solusi. Arahan saya: jangan sampai meningkatkan inflasi dan bebani rakyat. Hari ini, Minggu 5 Januari 2014, saya minta Wapres laporkan hasilnya di Halim beserta solusi yang pro rakyat," katanya.
Kepala Negara beserta rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Minggu siang setelah menyelesaikan kunjungan kerja tiga hari di Jawa Timur, 3-5 Januari.
"Saya mengetahui sebagian masyarakat menyoroti dan protes kenaikan harga Elpiji 12 kg yang dilakukan Pertamina."
Menurut Presiden, meski kenaikan harga itu merupakan kewenangan Pertamina dan tidak harus melapor kepada Presiden, namun ia menilai pemerintah perlu turun tangan karena menyangkut rakyat banyak.
"Saya tahu BPK menyatakan ada kerugian Pertamina sekitar Rp7 triliun, tetapi solusinya tidak otomatis menaikkan harganya sebesar 60 persen," katanya.
Kenaikan harga yang terlalu pesat, tambah Presiden, akan meningkatkan harga barang dan jasa sehingga pada akhirnya rakyat kurang mampulah yang akan terbebani.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Hal itu, menurut serangkaian pernyataan Presiden yang diunggah di akun jejaring twitter @SBYudhoyono, merupakan tindak lanjut atas upaya untuk merespon keresahan masyarakat.
"Kemarin saya instruksikan Wapres pimpin Rapat Kabinet untuk carikan solusi. Arahan saya: jangan sampai meningkatkan inflasi dan bebani rakyat. Hari ini, Minggu 5 Januari 2014, saya minta Wapres laporkan hasilnya di Halim beserta solusi yang pro rakyat," katanya.
Kepala Negara beserta rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Minggu siang setelah menyelesaikan kunjungan kerja tiga hari di Jawa Timur, 3-5 Januari.
"Saya mengetahui sebagian masyarakat menyoroti dan protes kenaikan harga Elpiji 12 kg yang dilakukan Pertamina."
Menurut Presiden, meski kenaikan harga itu merupakan kewenangan Pertamina dan tidak harus melapor kepada Presiden, namun ia menilai pemerintah perlu turun tangan karena menyangkut rakyat banyak.
"Saya tahu BPK menyatakan ada kerugian Pertamina sekitar Rp7 triliun, tetapi solusinya tidak otomatis menaikkan harganya sebesar 60 persen," katanya.
Kenaikan harga yang terlalu pesat, tambah Presiden, akan meningkatkan harga barang dan jasa sehingga pada akhirnya rakyat kurang mampulah yang akan terbebani.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014