Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berkolaborasi dalam penguatan konservasi di Kepulauan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah.
"Hal tersebut bertujuan untuk penguatan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Provinsi Maluku," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Erawan Asikin di Ambon, Selasa.
"Kolaborasi antara DKP Maluku dan YKAN ini disepakati melalui pertemuan inisiasi antara DKP Maluku, YKAN dan perwakilan masyarakat TNS yang dilaksanakan di Ambon.
Dijelaskannya, sebagai bagian dari segi tiga terumbu karang dunia, Bentang Laut Banda yang mencakup perairan Teon Nila Serua, merupakan area prioritas kedua setelah Bentang Laut Kepala Burung untuk pengembangan kawasan konservasi di Indonesia.
Kawasan perairan ini menjadi salah satu kontributor produksi perikanan Indonesia, karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Laut Banda juga merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714.
Kawasan ini secara rata-rata berkontribusi sekitar 10 persen terhadap total produksi perikanan Indonesia dengan komoditas utama berupa perikanan pelagis seperti tongkol, layang, tuna, selar dan cakalang.
"Berdasarkan data produksi perikanan 2019-2022, sejumlah daerah dengan produksi perikanan yang cukup signifikan di provinsi ini adalah Kabupaten Maluku Tengah 39 persen dan Kabupaten Maluku Tenggara 29 persen," jelas Erawan Asikin.
Meski begitu, kata dia, perubahan iklim membawa dampak pada peningkatan suhu bumi. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pada 2023 suhu bumi mencapai kondisi terhangat sejak tahun 1850, dengan kenaikan 1,18 derajat Celsius dari ambang batas 1,5 derajat Celsius seperti yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) dan Perjanjian Paris 2015.
"Hal ini berdampak pada kesehatan terumbu karang yang menjadi salah satu penyangga ekosistem perairan dengan produktivitas tinggi," tuturnya.
Oleh sebab itu dengan tujuan untuk memperkuat dan melindungi keanekaragaman hayati di Perairan Kepulauan Teon Nila Serua dari dampak perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Maluku secara aktif memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan efektif Kawasan Konservasi (KK).
Hal ini sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan sektor kelautan-perikanan dan RPJMD Maluku 2025-2029.
"Hingga akhir 2023, Provinsi Maluku mengalokasikan 30 KK yang mana enam kawasan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan sisanya di bawah kewenangan provinsi.
Seluruh KK di Provinsi Maluku ini memiliki cakupan area sekitar 4,7 juta hektare yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku. Kawasan-kawasan ini tersebar terutama di Kabupaten Maluku Barat Daya 35 persen dan Kabupaten Maluku Tengah 22 persen," katanya.
Sementara itu Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman mengatakan pengembangan kawasan konservasi laut juga dapat melindungi pengelolaan perikanan dan menjamin perlindungan kawasan-kawasan penting bagi masyarakat.
Hal ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam pengembangan ekonomi biru, dengan mengedepankan peran masyarakat lokal, kaum perempuan dan generasi muda.
"Sebagai salah satu mitra pemerintah, YKAN melalui Program Kelautan akan mendampingi penguatan pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi di perairan wilayah Teon Nila Serua. Artinya, kami tidak hanya menargetkan aspek keberlangsungan lingkungan, melainkan juga aspek kehidupan dan masyarakat pesisir di sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan," pungkasnya.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024