Ambon (Antara Maluku) - DPD Partai Golkar memastikan kembali pimpin DPRD Kota Tual, Maluku periode 2014 - 2019 karena berdasarkan tabulasi perolehan suara hasil pemilihan legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 telah meloloskan enam legislator.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Tual, Rudolf Marthen Waremra, dihubungi dari Ambon, Rabu, mengatakan, meloloskan enam legislator itu berarti "kursi" DPRD setempat masih diketuai kader parpol ini.
"Siapa kader yang nantinya menjad Ketua DPRD Kota Tual periode 2014 - 2019 itu merupakan kewenangan DPD Partai Golkar," ujarnya.
Dia mengisyaratkan Partai Golkar kemungkinan bisa menambah perolehan kursi karena perhitungan perolehan suara masih berlangsung di tingkat PPS.
"Kami memang menargetkan Pileg 9 April 2014 meraih tujuh hingga delapan kursi sehingga menunjukan dominasi Partai Golkar yang mengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual periode 2013 - 2018," kata Rudolf.
Kemenangan di Pileg 9 April lalu juga mencerminkan Tual yang diakui sebagai Kota Golkar karena menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar untuk memimpin Eksekutif maupun Legislatif setempat.
Pemilihan legislatif periode 2009 - 2014 Partai Golkar berhasil menempatkan empat dari 20 kursi di DPRD Kota Tual. Bahkan, Rudolf Marthen Waremra dipercayakan sebagai Ketua DPRD setempat.
Keberhasilan Partai Golkar juga didukung kerja keras dari fungsionaris maupun kader Partai Golkar di Kota Tual sehingga Ketua DPD - nya, M.M. Thamher bersama Adam Rahayaan terpilih kembali untuk menjadi Wali Kota - Wawali setempat periode 2013 - 2018.
"Masyarakat melihat kinerja optimal yang dilakukan fungsionaris maupun kader Partai Golkar dengan memprakarsai pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara sesuai UU. No. 31 Tahun 2007 tertanggal 10 Juli 2007," tegas Rudolf.
Dia merujuk sinergitas kinerja Legislatif dan Eksekutif dengan tidak mengabaikan Yudikatif sehingga bertekad meletakan kerangka pembangunan Kota Tual secara baik guna dilanjutkan pimpinan ke depan.
Prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan yang saat ini sekitar 25 persen dari 58.082 jiwa penduduk Kota Tual.
"Kami memprogramkan pada akhir 2018 kemiskinan hanya tinggal 12 persen dengan memberdayakan masyarakat mengelola potensi sumber daya hayati laut sebagai andalan pendapatan warga," kata Rudolf.
Pemkot Tual melakukan pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) sudah empat tahun terakhir ini.
Program ini didukung masing-masing desa memperoleh dana pemberdayaan antara Rp50 juta hingga Rp100 juta tergantung klasifikasinya.
Desa yang besar dengan jumlah penduduk banyak memperoleh dana sebesar Rp100 juta, desa sedang Rp70 juta, sedangkan desa kecil dengan jumlah penduduk sedikit termasuk dusun memperoleh dana pemberdayaan Rp50 juta.
"Terobosan program ini yang dipastikan meyakinkan 41.964 pemilih di Kota Tual untuk memilih Caleg dari partai Golkar," ujar Rudolf.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Tual, Rudolf Marthen Waremra, dihubungi dari Ambon, Rabu, mengatakan, meloloskan enam legislator itu berarti "kursi" DPRD setempat masih diketuai kader parpol ini.
"Siapa kader yang nantinya menjad Ketua DPRD Kota Tual periode 2014 - 2019 itu merupakan kewenangan DPD Partai Golkar," ujarnya.
Dia mengisyaratkan Partai Golkar kemungkinan bisa menambah perolehan kursi karena perhitungan perolehan suara masih berlangsung di tingkat PPS.
"Kami memang menargetkan Pileg 9 April 2014 meraih tujuh hingga delapan kursi sehingga menunjukan dominasi Partai Golkar yang mengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual periode 2013 - 2018," kata Rudolf.
Kemenangan di Pileg 9 April lalu juga mencerminkan Tual yang diakui sebagai Kota Golkar karena menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar untuk memimpin Eksekutif maupun Legislatif setempat.
Pemilihan legislatif periode 2009 - 2014 Partai Golkar berhasil menempatkan empat dari 20 kursi di DPRD Kota Tual. Bahkan, Rudolf Marthen Waremra dipercayakan sebagai Ketua DPRD setempat.
Keberhasilan Partai Golkar juga didukung kerja keras dari fungsionaris maupun kader Partai Golkar di Kota Tual sehingga Ketua DPD - nya, M.M. Thamher bersama Adam Rahayaan terpilih kembali untuk menjadi Wali Kota - Wawali setempat periode 2013 - 2018.
"Masyarakat melihat kinerja optimal yang dilakukan fungsionaris maupun kader Partai Golkar dengan memprakarsai pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara sesuai UU. No. 31 Tahun 2007 tertanggal 10 Juli 2007," tegas Rudolf.
Dia merujuk sinergitas kinerja Legislatif dan Eksekutif dengan tidak mengabaikan Yudikatif sehingga bertekad meletakan kerangka pembangunan Kota Tual secara baik guna dilanjutkan pimpinan ke depan.
Prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan yang saat ini sekitar 25 persen dari 58.082 jiwa penduduk Kota Tual.
"Kami memprogramkan pada akhir 2018 kemiskinan hanya tinggal 12 persen dengan memberdayakan masyarakat mengelola potensi sumber daya hayati laut sebagai andalan pendapatan warga," kata Rudolf.
Pemkot Tual melakukan pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) sudah empat tahun terakhir ini.
Program ini didukung masing-masing desa memperoleh dana pemberdayaan antara Rp50 juta hingga Rp100 juta tergantung klasifikasinya.
Desa yang besar dengan jumlah penduduk banyak memperoleh dana sebesar Rp100 juta, desa sedang Rp70 juta, sedangkan desa kecil dengan jumlah penduduk sedikit termasuk dusun memperoleh dana pemberdayaan Rp50 juta.
"Terobosan program ini yang dipastikan meyakinkan 41.964 pemilih di Kota Tual untuk memilih Caleg dari partai Golkar," ujar Rudolf.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014