Ternate (Antara Maluku) - Pengamat perikanan dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Thamrin A. Ibrahim mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tetap dipertahankan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Saya tidak mempermasalahkan rencana penggabungan sejumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-JK untuk efisiensi, tetapi khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan jangan dimasukkan dalam kementerian yang akan digabung dengan kementerian lain," katanya di Ternate, Kamis.
Pengamat perikanan yang juga Direktur Lembaga Pesisir dan Kelautan (Elsil) Maluku Utara (Malut) itu mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri atas laut yang mengandung potensi ikan sangat besar.
Selain itu, jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari hasil perikanan, demikian pula kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) serta terhadap pemasukan devisa negara dari hasil ekspor selama ini sangat besar, ujarnya.
Di sisi lain, katanya, problematik sektor kelautan dan perikanan sangat besar yang hingga kini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah, baik yang terkait dengan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan maupun yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan nelayan serta kelompok masyarakat lainnya yang menggantungkan hidup dari sektor itu.
"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan, saya memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan tidak akan lagi mampu memberi kontribusi besar bagi peningkatan PDRB dan ekspor Indonesia, termasuk dalam upaya meningkatan kesejahteraan nelayan," kata Thamrin.
Menurut dia, kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung dengan kementerian yang lain akan mengakibatkan penanganannya tidak maksimal, baik dari segi kebijakan maupun pengalokasian anggaran, karena akan selalu terbagi dengan sektor lain yang tergabung dalam kementerian itu.
Menyinggung figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan jika kementerian itu dipertahankan, ia mengatakan, sebaiknya memiliki tiga hal utama yakni kompetensi keahlian, pengalaman dan pemahaman yang luas terkait sektor itu serta memiliki rekam jejak yang bebas dari praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
Ia menambahkan, kalaupun nanti ada penggabungan kementerian dalam kementerian Jokowi-JK kementerian yang pas digabung di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, karena memiliki kemiripan tugas dan kewenangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Saya tidak mempermasalahkan rencana penggabungan sejumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-JK untuk efisiensi, tetapi khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan jangan dimasukkan dalam kementerian yang akan digabung dengan kementerian lain," katanya di Ternate, Kamis.
Pengamat perikanan yang juga Direktur Lembaga Pesisir dan Kelautan (Elsil) Maluku Utara (Malut) itu mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri atas laut yang mengandung potensi ikan sangat besar.
Selain itu, jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari hasil perikanan, demikian pula kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) serta terhadap pemasukan devisa negara dari hasil ekspor selama ini sangat besar, ujarnya.
Di sisi lain, katanya, problematik sektor kelautan dan perikanan sangat besar yang hingga kini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah, baik yang terkait dengan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan maupun yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan nelayan serta kelompok masyarakat lainnya yang menggantungkan hidup dari sektor itu.
"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan, saya memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan tidak akan lagi mampu memberi kontribusi besar bagi peningkatan PDRB dan ekspor Indonesia, termasuk dalam upaya meningkatan kesejahteraan nelayan," kata Thamrin.
Menurut dia, kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung dengan kementerian yang lain akan mengakibatkan penanganannya tidak maksimal, baik dari segi kebijakan maupun pengalokasian anggaran, karena akan selalu terbagi dengan sektor lain yang tergabung dalam kementerian itu.
Menyinggung figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan jika kementerian itu dipertahankan, ia mengatakan, sebaiknya memiliki tiga hal utama yakni kompetensi keahlian, pengalaman dan pemahaman yang luas terkait sektor itu serta memiliki rekam jejak yang bebas dari praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
Ia menambahkan, kalaupun nanti ada penggabungan kementerian dalam kementerian Jokowi-JK kementerian yang pas digabung di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, karena memiliki kemiripan tugas dan kewenangan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014