Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku untuk anggaran reklamasi tambahan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri.
"Kawasan di PPI harus dimaksimalkan melalui reklamasi tambahan, tetapi upaya ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran," kata kepala Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Ambon, Fernanda Louhenapessy, Kamis.
Menurut dia, reklamasi tambahan akan dilakukan dari arah barat laut mulai kompleks PPI maju ke arah laut sepanjang 15 meter. Sedangkan pelebaran ke arah barat laut sekitar 200 meter dan saat ini dalam perencanaan.
"Ini perlu dilakukan karena kondisi PPI yang lama daya tampung sudah tidak memenuhi syarat atau ketentuan dari pemerintah pusat," katanya.
Fernanda mengatakan, pihaknya tahun 2015 akan melakukan pemetaan agar setelah direklamasi pembangunan dapat segera dilakukan.
"Tujuan kita kawasan PPI Eri harus menjadi daerah trialisasi perikanan demi mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN)," ujarnya.
Ambon, katanya merupakan pintu masuk atau daerah transit komoditi tangkap di Maluku menuju keluar daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk mendukung masuknya para investor dari luar dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung.
Sejumlah sarana harus dibangun, disamping sarana yang telah tersedia diantaranya cold storage (ruang penampungan), cool room (ruang pendingin). Tetapi hal ini belum menunjang aktifitas nelayan di Maluku, khususnya kota Ambon.
"PPI Eri termasuk pelabuhan khusus kelas emapt dan hak pengelolaan ada di Pemkot Ambon, di kompleks lama kita telah lakukan alih fungsi sarana pokok seperti ruang pertemuan,selain itu tempat lelang harus bangun lagi supaya aktifitas nelayan bisa berjalan kembali," katanya.
Ditambahkannya, perluasan juga dilakukan bagi jembatan dari ukuran sebelumnya hanya 48 Meter menjadi 80 Meter agar kapal dengan ukuran 300 GT juga bisa melakukan aktifitas bongkarmuat di PPI Eri.
"Perencanaan fisik ini akan di rancang pada tahun 2015,setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, diharapkan semuanya ini mendapat dukungan sehingga upaya menjadikan Maluku sebagai LIN terwujud," kata Fernanda Louhenapessy.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kawasan di PPI harus dimaksimalkan melalui reklamasi tambahan, tetapi upaya ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran," kata kepala Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Ambon, Fernanda Louhenapessy, Kamis.
Menurut dia, reklamasi tambahan akan dilakukan dari arah barat laut mulai kompleks PPI maju ke arah laut sepanjang 15 meter. Sedangkan pelebaran ke arah barat laut sekitar 200 meter dan saat ini dalam perencanaan.
"Ini perlu dilakukan karena kondisi PPI yang lama daya tampung sudah tidak memenuhi syarat atau ketentuan dari pemerintah pusat," katanya.
Fernanda mengatakan, pihaknya tahun 2015 akan melakukan pemetaan agar setelah direklamasi pembangunan dapat segera dilakukan.
"Tujuan kita kawasan PPI Eri harus menjadi daerah trialisasi perikanan demi mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN)," ujarnya.
Ambon, katanya merupakan pintu masuk atau daerah transit komoditi tangkap di Maluku menuju keluar daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk mendukung masuknya para investor dari luar dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung.
Sejumlah sarana harus dibangun, disamping sarana yang telah tersedia diantaranya cold storage (ruang penampungan), cool room (ruang pendingin). Tetapi hal ini belum menunjang aktifitas nelayan di Maluku, khususnya kota Ambon.
"PPI Eri termasuk pelabuhan khusus kelas emapt dan hak pengelolaan ada di Pemkot Ambon, di kompleks lama kita telah lakukan alih fungsi sarana pokok seperti ruang pertemuan,selain itu tempat lelang harus bangun lagi supaya aktifitas nelayan bisa berjalan kembali," katanya.
Ditambahkannya, perluasan juga dilakukan bagi jembatan dari ukuran sebelumnya hanya 48 Meter menjadi 80 Meter agar kapal dengan ukuran 300 GT juga bisa melakukan aktifitas bongkarmuat di PPI Eri.
"Perencanaan fisik ini akan di rancang pada tahun 2015,setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, diharapkan semuanya ini mendapat dukungan sehingga upaya menjadikan Maluku sebagai LIN terwujud," kata Fernanda Louhenapessy.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014