Ternate, 25/12 (Antara Maluku) - Persatuan Guru Republik Indoensia (PGRI) Maluku Utara (Malut) menyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat harus punya road map pendidikan.
"Hal itu diperlukan sebagai upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan," kata Wakil Ketua PGRI Malut Iriany di Ternate, Minggu.
Dia mengatakan, siap atau tidak siap Dikbud provinsi harus punya road map pendidikan atau peta pendidikan di daerah ini.
"Guru kita itu berapa dan selama ini Dikbud tidak punya itu, dan belum punya sehingga untuk memperbaiki mutu pendidikan dan nasib guru ini semua harus duduk bersama," ujar Iriany.
Namun begitu Iriany mengatakan sudah ada kesepakatan PGRI dan juga Diknas pendidikan Provinsi hal-hal atau persoalan guru di Maluku Utara untuk didudukkan bersama.
"Kita sudah dipanggil untuk duduk bersama, termaksud duduk bicara soal pengalihan SMA/SMK di Provinsi, saya juga pikir sudah ada tanda-tanda baik," ujarnya.
Dia mengatakan dinas pendidikan provinsi segera melati guru-guru di Maluku Utara, sehingga upaya mutu pendidikan menjadi jelas dan nyata, karena seperti di ketahui UKG Guru Malut peringkat terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia dan itu harus betul-betul diperhatikan, sehingga anggaran pendidikan harus dialokasikan demi mutu pendidikan.
Menurutnya, harus ada pembagian beban kerja yang jelas, antara kabupaten/kota dan provinsi, karena mutu pendidikan bukan saja satu pihak saja dan itu harus kerja beramai-ramai karena ada mitra PGRI di Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
Selain itu, PGRI mengakui, guru-guru yang terwakili kabupaten/kota telahbertemu untuk membahas urgensi pendidikan di Maluku Utara sehingga PGRI Malut mengeluarkan dua rekomendasi mendasar yakni rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal.
Dia mengatakan, ada rekomendasi yang nanti dihasilkan dan kurang lebih rekomendasi Internal dan rekomendasi eksternal sesuai pengembangan organisasi ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Hal itu diperlukan sebagai upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan," kata Wakil Ketua PGRI Malut Iriany di Ternate, Minggu.
Dia mengatakan, siap atau tidak siap Dikbud provinsi harus punya road map pendidikan atau peta pendidikan di daerah ini.
"Guru kita itu berapa dan selama ini Dikbud tidak punya itu, dan belum punya sehingga untuk memperbaiki mutu pendidikan dan nasib guru ini semua harus duduk bersama," ujar Iriany.
Namun begitu Iriany mengatakan sudah ada kesepakatan PGRI dan juga Diknas pendidikan Provinsi hal-hal atau persoalan guru di Maluku Utara untuk didudukkan bersama.
"Kita sudah dipanggil untuk duduk bersama, termaksud duduk bicara soal pengalihan SMA/SMK di Provinsi, saya juga pikir sudah ada tanda-tanda baik," ujarnya.
Dia mengatakan dinas pendidikan provinsi segera melati guru-guru di Maluku Utara, sehingga upaya mutu pendidikan menjadi jelas dan nyata, karena seperti di ketahui UKG Guru Malut peringkat terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia dan itu harus betul-betul diperhatikan, sehingga anggaran pendidikan harus dialokasikan demi mutu pendidikan.
Menurutnya, harus ada pembagian beban kerja yang jelas, antara kabupaten/kota dan provinsi, karena mutu pendidikan bukan saja satu pihak saja dan itu harus kerja beramai-ramai karena ada mitra PGRI di Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
Selain itu, PGRI mengakui, guru-guru yang terwakili kabupaten/kota telahbertemu untuk membahas urgensi pendidikan di Maluku Utara sehingga PGRI Malut mengeluarkan dua rekomendasi mendasar yakni rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal.
Dia mengatakan, ada rekomendasi yang nanti dihasilkan dan kurang lebih rekomendasi Internal dan rekomendasi eksternal sesuai pengembangan organisasi ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016