Saumlaki, 28/3 (Antaranews Maluku) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan infrastruktur penunjang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat rampung pada tahun 2020.
"Tujuan SKPT adalah kita ingin membangun pusat pertumbuhan baru bisnis perikanan dan kemudian kita berharap ekonomi lokal tumbuh dan berkembang di situ," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM KKP, M. Zulficar Mochtar di Saumlaki, Rabu.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur SKPT Saumlaki, rombongan KKP dan Komisi IV DPR RI melakukan tatap muka dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) serta para nelayan di lokasi PPI Ukurlaran Saumlaki, Selasa.
Dalam pertemuan itu, Zulficar menyatakan KKP berharap SKPT itu akan meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat lokal dan bisa dikembangkan menjadi komoditi ekspor baru.
Pembangunan SKPT di Saumlaki saat ini sedang dilaksanakan dengan target sejumlah fasilitas pendukung seperti tempat pelelangan ikan, beberapa rumah singgah nelayan, kios perbekalan melaut, pengisian bahan bakar, serta cold storage dan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil, hingga jalan dan listrik.
"SKPT tersebut di dalamnya ada pelabuhan dan fasilitas lain dan diharapkan di tahun 2020 sudah rampung," kata Zulficar.
Menurut dia, Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah menetapkan SKPT semenjak tahun 2015 dan terus didorong agar terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia, dimana hingga saat ini ada 16 inisiasi yang sudah dilakukan.
Di MTB, potensi budi daya perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal yakni baru mencapai 10 persen. Hal itu berarti ada ruang untuk dikembangkan menjadi kurang lebih 85.000 ton per tahun.
Sementara potensi perikanan tangkap MTB bisa didorong peningkatannya. Hal ini terlihat dari potensi perikanan tangkap di wilayah yang berbatasan dengan Australia.
"Jika potensi perikanan tangkap kita bisa menjadi 10.000 ton dan perikanan budi daya mencapai 85.000 ton, maka kita bisa menyediakan lebih kurang 10.000 lapangan pekerjaan. Ini proyeksi dari hasil SKPT," kata Zulficar.
Dia menyebutkan pula bahwa ada banyak sekali program pemerintah untuk pembangunan kawasan pesisir di Indonesia termasuk di kabupaten MTB, yang termasuk dalam WPP 718.
MTB juga masuk kategori salah satu wilayah yang paling gemuk potensi perikanannya.
Zulficar mengakui bahwa meskipun wilayah MTB kaya akan SDAnya namun ada banyak masalah yang sedang menjadi fokus KKP, yakni masalah SDM, perlunya penambahan bantuan, fasilitas infrastruktur dan prasarana yang harus dikembangkan.
Hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh KKP, sehingga diharapkan dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah MTB, juga dari kementerian lain dan DPR RI.
Bantuan kapal
Sejumlah kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan diserahkan kepada nelayan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Selasa (27/3) (Simon Lolonlun)
Pada kesempatan tatap muka itu, rombongan KKP dan Komisi IV DPR RI menyerahkan bantuan berupa 5 unit kapal ukuran 5 GT senilai Rp273,6 juta dan satu kapal ukuran 10 GT senilai Rp572,5 juta. kepada koperasi perikanan Awai Eras.
Untuk koperasi Serba Usaha Pelangi (5 unit kapal ukuran 5 GT senilai Rp308,6 juta dan satu unit kapal ukuran 10 GT senilai Rp572,5 juta), koperasi Serba Usaha Rau Center (1 unit kapal ukuran 10 GT senilai Rp572,5 juta), koperasi perikanan Udang Halus mendapatkan satu kapal ukuran 10 GT senilai Rp. 572,5 juta.
Selanjutnya, diserahkan pula bantuan alat penangkapan ikan bagi koperasi perikanan Awai Eras, Koperasi Perikanan Kakap Merah, Koperasi Perikanan Yarleta Sejahtera, Koperasi Serba Usaha Pelangi.
Bantuan coolbox, alat penangkap ikan, pemberian klaim asuransi nelayan serta bantuan permodalan dari BRI diserahkan kepada 5 orang nelayan.
