Ambon (ANTARA) - Pembangunan fasilitas Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang berada di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku yang mulai dikerjakan menyerap anggaran sebesar Rp111 miliar.
"Pekerjaan konstruksi konstruksi pembangunan PPI Ukurlaran menjadi titik awal pembangunan SKPT Saumlaki yang sudah diprogramkan sejak lama," kata Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tri Aris Wibowo dalam keterangan resmi diterima di Ambon, Jumat.
Pembangunan fasilitas perikanan itu telah dimulai sejak 12 November 2022 dengan menggunakan bantuan hibah pemerintah Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan Internasional Coorperation Agency (JICA).
SKPT Saumlaki telah dibangun sejak 2005 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada lahan seluas dua hektare, kemudian dilakukan pengembangan secara bertahap dari tahun 2008 hingga tahun 2015.
Baca juga: ANRI dorong pemda di Maluku implementasikan E-Arsip
"SKPT ini merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kepada wilayah, maka bukan hanya fasilitas pelabuhan saja yang dibangun, tetapi juga ada pembangunan yang lain misalnya untuk kawasan budidaya, pasar, processing unit dan semua didasarkan pada potensi yang ada di daerah setempat," katanya.
Pembangunan SKPT itu dilandasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.50 tahun 2021 tentang SKPT serta Kepmen Kelautan dan Perikanan No.125 tahun 2021 tentang penetapan lokasi dan koordinator pembangunan SKPT, salah satunya SKPT Saumlaki.
Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja tertanggal 27 Oktober 2022, sedangkan serah terima lokasi pada 4 November 2022, dan surat perintah memulai pekerjaan tertanggal 8 November 2022, dengan masa pekerjaan selama 450 hari kalender hingga 31 Januari 2024, dan masa pemeliharaan selama setahun.
Menurutnya, pembangunan SKPT tersebut sudah diinisiasi sejak 2018, termasuk survei pendahuluan oleh pihak Jepang, sekaligus pada tahun itu pelabuhan perikanan Ukurlaran mulai beroperasi, dan pada tahun 2019 sudah dilakukan tahapan finalisasi untuk hibah dari Jepang termasuk penyusunan perencanaannya, tetapi kemudian ditunda dikarenakan COVID-19 selama dua tahun.
Selain itu, terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh KKP sehingga seluruh pembangunan SKPT dikembalikan sesuai tugas dan fungsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, khususnya Direktorat Kepelabuhan Perikanan.
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Saumlaki Maluku untuk kunjungan kerja, selamat datang Presiden
Dia menegaskan, Pembangunan SKPT itu bisa memicu perkembangan ekonomi wilayah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
SKPT Saumlaki adalah salah satu dari enam SKPT yang dibangun dengan dukungan bantuan hibah pemerintah Jepang dengan nilai total 5,5 miliar Yen, atau sekitar Rp600 miliar.
Senior Representatif JICA Okamura sebagai pemberi hibah menyatakan program tersebut untuk mendukung pengembangan sektor kelautan di pulau terluar.
Menurutnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kedua kepala negara telah mengkonfirmasi tentang penting Indo pasifik yang terbuka, termasuk untuk pembangunan pulau terluar dengan kolaborasi dua negara.
"Saya melihat komitmen politik pemerintah Indonesia terhadap program SKPT ini," katanya.
Dengan memakai hibah Jepang, diharapkan fasilitas pelabuhan ini, termasuk dermaga dan cold storage yang akan dibangun, dapat digunakan oleh para nelayan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan.
Baca juga: Pasokan listrik selama kunjungan Presiden Jokowi di Tanimbar aman, begini penjelasan PLN
Selain pengembangan fasilitas perikanan, KKP dan JICA akan memulai proyek bersama jasa teknis, dengan sasaran adalah untuk memperkuat kemampuan nelayan, operasi dan orang-orang di dalam manajemen fasilitas Perikanan dalam pelatihan teknis.
"Kami sangat berharap bantuan perikanan ini dapat dirawat dan dimanfaatkan dengan baik dan dapat dipakai dalam waktu lama untuk menstimulasi industri perikanan setempat, dan berkontribusi untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat kelautan," katanya.
Pekerjaan proyek ini dilakukan oleh tiga perusahaan masing-masing PT. Presisi, PT. Permata Anugerah Yalapersada dan PT. Arkonin Engineering.
Baca juga: Lanal Saumlaki sukses kibarkan bendera di bawah laut untuk HUT RI
