Ambon, 14/2 (ANTARA News) - Komisi X DPR RI mendorong pembangunan gedung serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai di kota Ambon.
Wakil Ketua komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam kunjungan kerja, di Ambon, Kamis, menyatakan, perpustakaan di Ambon perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga pihaknya akan meminta perpustakaan nasional untuk memperhatikan dari sisi sarana prasarana.
"Bangunan perpustakaan di Ambon tidak representatif sehingga dari sisi pelayanan tidak layak, karena itu harus dibangun kembali dengan design yang baru," katanya.
Menurut dia, UU nomor 23 tahun 2014 mengisyaratkan perpustakaan mendapatkan perhatian khusus, artinya secara kelembagaan harus meningkat menjadi dinas.
Saat ini, kota Ambon kelembagaannya menjadi dinas perpustakaan dan kearsipan, tetapi sarana prasarana belum memadai.
"Kunjungan kerja yang kita lakukan untuk meningkatkan kinerja mitra, tidak hanya di pusat tetapi provinsi dan kabupaten/ kota, untuk kota Ambon membutuhkan dukungan pusat melalui program, baik pada 2019 maupun tahun mendatang," katanya.
Abdul menjelaskan, kota Ambon pada 2019 mendapat bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa buku sebesar Rp225 juta, dalam bentuk bantuan sebanyak 22 ribu buku.
Karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon diminta untuk mengelola dengan baik, solusinya kerja sama pembinaan 23 perpustakaan desa.
"Kami pada 2020 mendorong Perpusnas untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun gedung perpustakaan kota Ambon, Pemkot cukup menyiapkan lahan 3 ribu meter persegi dan perencanaan gambar kerja untuk diajukan ke sistem kresna melalui pembahasan di Bappennas," tandasnya.
Ditambahkannya, gedung perpustakaan yang memadai secara tidak langsung akan menumbuhkan minat baca masyarakat, mengingat saat ini minat baca di Indonesia menempati urutan ke 60.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Wakil Ketua komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam kunjungan kerja, di Ambon, Kamis, menyatakan, perpustakaan di Ambon perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga pihaknya akan meminta perpustakaan nasional untuk memperhatikan dari sisi sarana prasarana.
"Bangunan perpustakaan di Ambon tidak representatif sehingga dari sisi pelayanan tidak layak, karena itu harus dibangun kembali dengan design yang baru," katanya.
Menurut dia, UU nomor 23 tahun 2014 mengisyaratkan perpustakaan mendapatkan perhatian khusus, artinya secara kelembagaan harus meningkat menjadi dinas.
Saat ini, kota Ambon kelembagaannya menjadi dinas perpustakaan dan kearsipan, tetapi sarana prasarana belum memadai.
"Kunjungan kerja yang kita lakukan untuk meningkatkan kinerja mitra, tidak hanya di pusat tetapi provinsi dan kabupaten/ kota, untuk kota Ambon membutuhkan dukungan pusat melalui program, baik pada 2019 maupun tahun mendatang," katanya.
Abdul menjelaskan, kota Ambon pada 2019 mendapat bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa buku sebesar Rp225 juta, dalam bentuk bantuan sebanyak 22 ribu buku.
Karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon diminta untuk mengelola dengan baik, solusinya kerja sama pembinaan 23 perpustakaan desa.
"Kami pada 2020 mendorong Perpusnas untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun gedung perpustakaan kota Ambon, Pemkot cukup menyiapkan lahan 3 ribu meter persegi dan perencanaan gambar kerja untuk diajukan ke sistem kresna melalui pembahasan di Bappennas," tandasnya.
Ditambahkannya, gedung perpustakaan yang memadai secara tidak langsung akan menumbuhkan minat baca masyarakat, mengingat saat ini minat baca di Indonesia menempati urutan ke 60.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019