Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mendapat kepercayaan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk melaksanakan program penguatan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tiga kabupaten/kota.
Asisten II Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Malut, Sri Hatari di Ternate, Kamis, mengatakan tiga pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksudkan itu adalah, Dinas Perpustakaan Kota Ternate yang terdiri dari Kelurahan Tobololo, Kota Baru, Soa-sio dan Mado.
Sedangkan, untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Desa Falabisahaya, Waihama, Fagudu dan Waibau. Dinas Perpustakaan Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari Desa Momojiu, Waringin, Aha, Pandanga dan Juanga.
"Desa tersebut merupakan desa inovasi untuk menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan," katanya.
Dengan program transformasi perpustakaan desa tersebut, perpustakaan desa menjadi tempat sumber informasi, belajar dan berkegiatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, antara lain kegiatan pelatihan komputer dan internet, pelatihan kerajinan tangan dan lain-lain.
Tentunya, kata Sri, disadari bahwa program ini tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan dari semua kalangan, maka pada hari ini dalam melaksanakan kegiatan pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengalaman dalam rangka evaluasi capaian dan kesinambungan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.
Dirinya juga mengungkapkan, dalam merespon program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu, Pemprov Malut berkomitmen memberi dukungan berupa kebijakan bidang perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran program transformasi tersebut.
Hal ini dibuktikan bahwa dalam hal kebijakan Pemprov Malut telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Sinergitas Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial Provinsi Maluku Utara.
Sedangkan dukungan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah telah melengkapi sarana dan prasarana di Perpustakaan Derah berupa ruang baca anak, aula mini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk berkegiatan.
Serta layanan internet dan komputer yang dapat digunakan untuk pelatihan, mengakses koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk koleksi fisik, dan menyediakan mobil bus antar jemput anak sekolah akan dan setelah berkunjung ke perpustakaan.
"Dengan adanya peningkatan sarana pendukung layanan ini, akan berdampak pada meningkatnya jumlah kegiatan masyarakat di perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan," ungkapnya.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Madya Perpustakaan RI, Suhardi, menjelaskan bahwa menurut hasil kajian tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori 'sedang'.
Namun, hal ini menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan literasi dan minat baca di masyarakat.
Sementara menurut skor PISA tahun 2022, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik secara umum telah mengalami peningkatan yang positif, namun masih memerlukan upaya percepatan untuk mengoptimalkan kualitas hasil belajar di semua jenjang pendidikan. Tentu, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk peningkatan literasi.
"Literasi berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis manusia dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Literasi diyakini oleh banyak kalangan mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya.
Oleh karenanya, penguatan literasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Literasi seringkali dikaitkan dengan pendidikan. Tetapi, hasil riset menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen orang Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan masih mengalami buta huruf fungsional, atau suatu keadaan terbatasnya kemampuan mengelola kehidupan dan pekerjaan sehari-hari akibat dari rendahnya kemampuan membaca dan menulis.
Sehingga, literasi melalui pendidikan sekolah perlu dilengkapi dengan pendekatan program literasi untuk orang dewasa. Program Literasi untuk orang dewasa ini terbukti menghasilkan manfaat yang melampaui hasil dari pendidikan di sekolah.*
Dapat kepercayaan Perpustakaan Nasional, Pemprov Malut programkan penguatan transformasi berbasis inklusi
Kamis, 3 Oktober 2024 18:50 WIB