Ambon, 1/3 (ANTARA News) - Sejumlah warga Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengeluhkan tanaman dan lahan mereka yang terkena penggusuran untuk proyek perluasan jalan tidak dibayar oleh pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah Maluku.
"Saat melakukan perjalanan ke Kecamatan Taniwel dan Seram Utara Barat, ada keluhan dari masyarakat tentang perluasan jalan yang dilaksanakan PT. MKU belum ada pembayaran ganti untung tanaman yang tergusur," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, Jumat.
Intinya mereka minta ganti tanaman yang terkena gusuran untuk perluasan jalan raya.
"Saya minta kepada balai jalan nasional wilayah Maluku tidak boleh ada alasan," tandasnya.
Dalam debat Capres Joko Widodo dan Prabowo Februari 2019 lalu yang disaksikan warga negara Indonesia, Prabowo mempertanyakan program infrastruktur yang besar seakan-akan rakyat tidak mendapatkan apa-apa dengan ganti rugi tanaman dan lahan.
"Capres Jokowi menjawab selama pemerintahan beliau tidak ada ganti rugi tetapi ganti untung, karena itu untuk proyek pelebaran jalan di Taniwel dan Seram Utara Barat harus diberikan ganti untung semuanya," tegas Melky Frans.
Ganti untung ini harus diberlakukan bagi semua program pembangunan jalan atau pelebaran jalan dan jembatan yang menggunakan lahan rakyat, apalagi tanaman mereka.
Kalau dibilang ganti rugi maka semua biayanya sudah pasti ada di balai jalan.
"Saya minta masyarakat lain yang mengalami nasib seperti ini juga menuntut ganti untung lahan dan tanaman, bila faktanya belum ada realisasi pembayaran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Saat melakukan perjalanan ke Kecamatan Taniwel dan Seram Utara Barat, ada keluhan dari masyarakat tentang perluasan jalan yang dilaksanakan PT. MKU belum ada pembayaran ganti untung tanaman yang tergusur," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, Jumat.
Intinya mereka minta ganti tanaman yang terkena gusuran untuk perluasan jalan raya.
"Saya minta kepada balai jalan nasional wilayah Maluku tidak boleh ada alasan," tandasnya.
Dalam debat Capres Joko Widodo dan Prabowo Februari 2019 lalu yang disaksikan warga negara Indonesia, Prabowo mempertanyakan program infrastruktur yang besar seakan-akan rakyat tidak mendapatkan apa-apa dengan ganti rugi tanaman dan lahan.
"Capres Jokowi menjawab selama pemerintahan beliau tidak ada ganti rugi tetapi ganti untung, karena itu untuk proyek pelebaran jalan di Taniwel dan Seram Utara Barat harus diberikan ganti untung semuanya," tegas Melky Frans.
Ganti untung ini harus diberlakukan bagi semua program pembangunan jalan atau pelebaran jalan dan jembatan yang menggunakan lahan rakyat, apalagi tanaman mereka.
Kalau dibilang ganti rugi maka semua biayanya sudah pasti ada di balai jalan.
"Saya minta masyarakat lain yang mengalami nasib seperti ini juga menuntut ganti untung lahan dan tanaman, bila faktanya belum ada realisasi pembayaran," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019