Pemerintah kota(Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hingga kini belum mencapai target yang ditetapkan.
Wakil Wali Kota Ternate, Abdullah Taher di Ternate, Kamis, menegaskan bahwa pengelola PAD harus serius mengejar target dan akan dilakukan evaluasi kalau targetnya tidak dapat direalisasikan.
Menurut dia, PAD tahun ini sedikit menurun sehingga SKPD pengelola PAD harus mengawasi masalah yang terjadi di lapangan, agar pendapatan bisa berjalan, karena sudah memasuki triwulan ke-II, tetapi belum mencapai terget.
"SKPD harus awasi pendapat daerah. Kalau tidak, bisa terjadi penurunan pendapatan terus menerus, maka SKPD harus betul-betul genjot pendapat ini," katanya.
Dia mengatakan, SKPD harus serius mengurusi tanggungjawab sebagai pengelola PAD untuk bisa mengejar target yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate Ahmad Yani menyebutkan, Jumlah tersebut terdiri dari pajak daerah, target Rp52 miliar. hingga bulan ini baru mencapai Rp26,93 miliar atau 51,61 persen.
Sedangkan, untuk retribusi daerah target tahun ini Rp41,79 miliar hingga 10 Juli 2019 baru mencapai Rp8,38 miliar atau 20,07 persen.
Selanjutnya, Hasil Pengelolahan kekayaan yang dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal BUMD target Rp25,5 miliar baru mencapai Rp21 miliar atau 48,27 persen dan lain - lain PAD yang sah target 2019 sebesar Rp25,54 miliar hingga Rp1,95 miliar atau 7,65 persen.
Sementara itu, DPRD Kota Ternate menyebut, Kota Ternate mengalami Deficit melebihi ambang batas, bahkan, hal ini sempat dikatakan oleh kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Taufik Djauhar.
Anggota DPRD Kota Ternate, H. Djadid Ali ketika dikonfirmasi menyatakan, jika kondisi keuangan Pemerintah Kota Ternate mengalami deficit melebihi ambang batas dan angka decifit Pemkot penghujung tahun sampai sejauh ini tidak ada. karena angka deficit bisa saja terjadi jika Pemerintah sudah berhutang atau meminjam dana ke bank atau pihak ke tiga.
"Apalagi dalam tahun berjalan ini estimasi deficit itu hanya estimasi saja, tapi dari sisi angka itu kan belum, menurut saya angka defisit bisa diletajkan, tapi pada akhirnya fakta menunjukan bahwa angka deficit itu kalau terjadi hutang piutang atau ada pinjaman antara Pemerintah ke bank," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Wakil Wali Kota Ternate, Abdullah Taher di Ternate, Kamis, menegaskan bahwa pengelola PAD harus serius mengejar target dan akan dilakukan evaluasi kalau targetnya tidak dapat direalisasikan.
Menurut dia, PAD tahun ini sedikit menurun sehingga SKPD pengelola PAD harus mengawasi masalah yang terjadi di lapangan, agar pendapatan bisa berjalan, karena sudah memasuki triwulan ke-II, tetapi belum mencapai terget.
"SKPD harus awasi pendapat daerah. Kalau tidak, bisa terjadi penurunan pendapatan terus menerus, maka SKPD harus betul-betul genjot pendapat ini," katanya.
Dia mengatakan, SKPD harus serius mengurusi tanggungjawab sebagai pengelola PAD untuk bisa mengejar target yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate Ahmad Yani menyebutkan, Jumlah tersebut terdiri dari pajak daerah, target Rp52 miliar. hingga bulan ini baru mencapai Rp26,93 miliar atau 51,61 persen.
Sedangkan, untuk retribusi daerah target tahun ini Rp41,79 miliar hingga 10 Juli 2019 baru mencapai Rp8,38 miliar atau 20,07 persen.
Selanjutnya, Hasil Pengelolahan kekayaan yang dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal BUMD target Rp25,5 miliar baru mencapai Rp21 miliar atau 48,27 persen dan lain - lain PAD yang sah target 2019 sebesar Rp25,54 miliar hingga Rp1,95 miliar atau 7,65 persen.
Sementara itu, DPRD Kota Ternate menyebut, Kota Ternate mengalami Deficit melebihi ambang batas, bahkan, hal ini sempat dikatakan oleh kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Taufik Djauhar.
Anggota DPRD Kota Ternate, H. Djadid Ali ketika dikonfirmasi menyatakan, jika kondisi keuangan Pemerintah Kota Ternate mengalami deficit melebihi ambang batas dan angka decifit Pemkot penghujung tahun sampai sejauh ini tidak ada. karena angka deficit bisa saja terjadi jika Pemerintah sudah berhutang atau meminjam dana ke bank atau pihak ke tiga.
"Apalagi dalam tahun berjalan ini estimasi deficit itu hanya estimasi saja, tapi dari sisi angka itu kan belum, menurut saya angka defisit bisa diletajkan, tapi pada akhirnya fakta menunjukan bahwa angka deficit itu kalau terjadi hutang piutang atau ada pinjaman antara Pemerintah ke bank," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019